Cak Imin dan Mahfud Kompak Kritik Food Estate, TKN Tunjukan Data, Istana Beri Respons
Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD kompak menyentil soal proyek food estate saat debat cawapres, Minggu (21/1/2024).
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Nanda Lusiana Saputri
TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut, 2 Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, kompak menyentil soal proyek food estate saat debat cawapres, Minggu (21/1/2024) malam.
Food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi.
Proyek food estate ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan yang juga merupakan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar Rp 108,8 triliun untuk membangun food estate di Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan.
Kritikan Cak Imin dan Mahfud itu pun dijawab kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Pihaknya membantah proyek yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu telah gagal.
Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono, juga menyangkal jika proyek itu disebut merusak lingkungan.
Sebab, sejak awal lahan yang digunakan dalam proyek tersebut memang tidak produktif.
"Saya tegaskan mengenai tuduhan-tuduhan bahwa lahan di Gunung Mas ini merusak lingkungan, ini saya katakan tidak benar karena berdasarkan kondisi riil."
"Kita sudah evaluasi, lahan yang ada di Gunung Mas adalah lahan eks area hutan produksi."
"Area hutan produksi ini yang kita temukan merupakan lahan tidak produktif, komposisi mayoritasnya adalah lahan kering, semak belukar, dan pohon-pohon vegetasi kecil dengan diameter di bawah 50 cm," ujar Budi dalam jumpa pers di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).
Baca juga: Sekjen Gerindra: Food Estate Program Keniscayaan untuk Jadikan Indonesia Cadangan Pangan Dunia
Budi pun kemudian menunjukkan data perkembangan proyek lumbung pangan itu di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menurutnya, proyek food estate di Gunung Mas, Tewai Baru, Kalteng, disebut mengalami perkembangan.
Bahkan, ia sempat memeriksa dengan datang langsung ke lokasi lumbung pangan.
Budi mengklaim bahwa proyek food estate di tempat itu akan panen sekitar 8 hektar jagung dan 5 hektar singkong.
Ia juga membantah penanaman singkong untuk menutup kegagalan penanaman jagung.
"Per hari ini sudah tertanam dan sudah akan panen sekitar 8 Ha jagung dan juga 5 Ha singkong."
"Beberapa waktu lalu ada narasi juga yang menyebutkan bahwa ini adalah lahan yang gagal ini sekarang ditanamkan jagung untuk menutupkan kegagalan singkong, tidak," katanya.
Budi mengatakan, dari hasil panen itu juga telah menghasilkan 20 ton per hektar singkong dan 6 ton per hektar jagung. Dengan asumsi, adanya 15 persen kadar air.
"Di mana perkiraan produktivitas lahannya atau hasilnya adalah singkong 20 ton per hektare dan jagung sekitar 6 ton per hektare dengan asumsi 15 persen kadar air yang tercantum," katanya.
Meski demikian, Politikus Partai Gerindra itu tak menampik, butuh waktu yang lama untuk melihat hasilnya secara utuh.
Sebab, kata Budi, pemerintah harus mencari formula yang tepat untuk bercocok tanam di masing-masing daerah.
"Memang rencananya proses ini memang memakan waktu karena emang perlu dievaluasi tanah geologis yang ada di Gunung Mas tersebut. Di mana setelah evaluasi beberapa waktu baru ditemukan formula-formula yang tepat," katanya.
Menurut Budi, masyarakat desa di sekitar Gunung Mas juga menyambut antusias proyek food estate di sana.
Sebab, proyek food estate turut melibatkan masyarakat desa sekitar.
Istana: Evaluasi dan Perbaikan Terus Berjalan
Istana juga tak setuju jika proyek food estate disebut gagal.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, implementasi program food estate ini hanya perlu dievaluasi.
"Iya (tidak gagal) tapi dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan," kata Ari di Istana Negara Jakarta, Senin (22/1/2024).
Ari mengatakan, perbaikan dalam proyek ini harus terus dilakukan agar cita-cita ketahanan pangan bisa tercapai.
"Implementasinya kan tentu ada evaluasi, perbaikan-perbaikan, penyempurnaan terus berjalan. Ya supaya apa yang tujuan kebijakan itu bisa tercapai," ucapnya.
Ari menjelaskan bahwa proyek ini sejatinya dibentuk untuk merespons situasi nasional soal pangan yang dihadapi bangsa.
Mengingat, saat ini dunia sedang krisis pangan.
Ia mengatakan, banyak negara yang gagal tak bisa memenuhi kebutuhan pangan karena krisis di dunia.
"Jadi setelah pandemi diketahui bahwa seluruh dunia menghadapi ancaman krisis pangan."
"Banyak negara yang kemudian menjadi negara gagal karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, harga pangan juga melambung tinggi di pasaran dunia," ujarnya.
Akan hal tersebut, Presiden Joko Widodo pun menginisiasi terobosan besar ini.
Menurutnya, dengan program food estate, kemandirian di sisi pangan akan terbentuk.
"Maka dari itu kebijakan lumbung pangan adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemeirntah, sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi, tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara lain khususnya ketika harga cukup tinggi," ujarnya.
Cak Imin-Mahfud MD Kritik Food Estate
Cak Imin dan Mahfud mengkritik proyek food estate saat menyampaikan visi dan misi di segmen pertama debat kemarin.
Mulanya, Cak Imin mengaku prihatin dengan upaya pengadaan pangan nasional Indonesia dengan food estate yang dinilai gagal itu.
Menurut Cak Imin, proyek itu memberikan dampak negatif, di antaranya mengabaikan petani, menghasilkan konflik agraria, hingga merusak lingkungan.
Dengan dampak tersebut, Cak Imin pun menilai, proyek food estate seharusnya dihentikan.
"Kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate."
"Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita, ini harus dihentikan," katanya.
Cak Imin menekankan bahwa kebijakan nasional harus berpihak pada keadilan bukan justru timpang.
Sependapat dengan Cak Imin, Mahfud MD juga menyebut bahwa program food estate justru merugikan negara.
"Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud dalam debat cawapres.
Mahfud mengaku tidak melihat pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Igman Ibrahim)