TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut menteri dan presiden boleh berkampanye.

Jokowi mengatakan, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Dengan demikian, menurut Jokowi, presiden juga boleh memihak dalam Pemilu atau Pilpres.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," ujarnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh," papar Jokowi.

Namun, lanjut presiden, yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," jelas Jokowi.

Pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak kepada calon tertentu, menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

Dosen Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi Kusman, mengkritisi pernyataan Jokowi.

Selain itu, pernyataan Jokowi juga menuai tanggapan dari Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid.

Bisa Memunculkan Persoalan Etik Serius

Baca juga: Perludem Minta Jokowi Cabut Pernyataannya soal Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye: Terlalu Dangkal

Airlangga Pribadi Kusman menilai, secara umum presiden boleh-boleh saja melakukan endorsement salah satu pasangan calon (paslon).

Dirinya lalu mencontohkan yang terjadi di Pilpres Amerika Serikat (AS) pada 2016 silam.

"Sebagai contoh misalnya Barack Obama pernah melakukan endorsement kepada kandidat (calon) presiden kepada Hillary Clinton saat melawan Donald Trump dalam Pilpres di AS tahun 2016," ungkapnya, Rabu.

Namun, menurutnya, konteks Pilpres di Indonesia berbeda ketika proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, menjadi cawapres terjadi masalah etika politik.

Adapun etika politik ini terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, dalam politik modern terutama pada sistem republik, keberpihakan kepada mereka yang masih memiliki unsur keluarga dari presiden, akan memunculkan persoalan etik serius.

"Apalagi hal ini juga berlangsung di tengah maraknya isu intervensi aparat negara yang akan mencederai kualitas Pemilu."

"Akibatnya, apabila hal ini dilakukan, akan melemahkan legitimasi atas hasil dari Pilpres 2024," tuturnya.

Dianggap Melanggengkan Kekuasaan

Terpisah, Jazilul Fawaid menyebut, pernyataan Presiden Jokowi itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan, dengan memihak kepada paslon tertentu.

"Bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya akan melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Meski begitu, PKB yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), tak khawatir dengan pernyataan Jokowi.

Sebab, kata Jazilul, PKB bersama rekan koalisinya yakni Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkoalisi dengan rakyat.

"Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat."

"Kami minta semuanya untuk pukul kentongan untuk membangunkan kesadaran menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," tutur dia.

Baca juga: Soal Pernyataan Presiden Boleh Memihak, Pengamat: Kian Menguatkan Arah Politik Jokowi

Pose Dua Jari dari Mobil Presiden

Jokowi memberi tanggapan soal acungan dua jari dari mobil Kepresidenan saat kunjungan kerja di Salatiga, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024).

Namun, Jokowi tidak menjelaskan siapakah yang mengacungkan dua jari dari mobil Kepresidenan tersebut, apakah dirinya atau Iriana Jokowi yang ikut dalam kunjungan itu.

Presiden Jokowi hanya menyebut hal itu merupakan sesuatu yang menyenangkan.

"Ya kan menyenangkan. Menyenangkan," ungkap Jokowi, Rabu.

Selanjutnya, Jokowi mengatakan, sangat menyenangkan jika bertemu masyarakat.

"Ya enggak tahu, menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan," lanjutnya.

Baca juga: Hanya Berikan Karangan Bunga Ucapan Ulang Tahun, Jokowi Sebut Belum Ada Rencana Temui Megawati

Diketahui, pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI.

Setelah acara tersebut, Jokowi dan Prabowo memberikan keterangan pers kepada awak media.

Prabowo sempat ditanya soal masalah kesehatannya yang dikabarkan sakit.

Mengingat, Prabowo tidak bisa hadir dalam acara relawan Betawi di Tennis Indoor Senayan pada Selasa, 23 Januari 2024.

Mengenai pertanyaan tersebut, Jokowi lalu menimpali bahwa Prabowo dalam keadaan sehat.

"Sehat walafiat kok," ucap Jokowi.

Sementara itu, Prabowo menanyakan balik terkait kabar tersebut.

"Sakit apa? yang ngabarin siapa?" tanya dia.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Fersianus Waku/Taufik Ismail/Chaerul Umam)

Berita lain terkait Pilpres 2024