TRIBUNNEWS.COM - Kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membela pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Jokowi menyampaikan hal ini untuk merespons adanya pandangan bahwa sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau parpol.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

Menurutnya, pejabat boleh berkampanye, dan bukan hanya menteri, bahkan presiden juga boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," ujar Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," ungkapnya.

Namun, dengan catatan ketika berkampanye, sambungnya, para pejabat tidak menggunakan fasilitas negara.

Komentar dari Jokowi tersebut lantas menimbulkan pro-kontra, sementara itu, sejauh ini kubu TKN Prabowo-Gibran menyetujui apa yang dikatakan oleh mantan Wali Kota Solo itu.

1. Hak yang Melekat

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengatakan presiden memiliki hak untuk mendukung paslon tertentu dalam pemilu.

Menurutnya, itu hak yang melekat dalam jabatan politik.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pengamat: Tanda-tanda Elektabilitas Paslon 02 Mandek

"Ini jabatan publik, jabatan politik. Saya bisa nyalon presiden, gubernur, bupati, bahkan mendukung calon presiden pertama yang ingin maju lagi. Itu hak yang melekat pada jabatan politik," ujar Zulhas di Makassar, Rabu (24/1/2024), dikutip dari TribunMakassar.com.

Berdasarkan itu, pria yang menjabat sebagai Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran itu mendukung Presiden Jokowi memihak salah satu paslon pada Pemilu 2024 ini.

Zulhas bersikap positif terhadap partisipasi aktif tokoh politik dalam mendukung calon pemimpin.

Dia menegaskan, bahwa dalam konteks demokrasi, mendukung calon tertentu adalah hak yang melekat pada setiap individu, termasuk presiden.