TRIBUNNEWS.COM - Kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tinggal 19 hari lagi, seiring hal itu terlihat dinamika politik tanah air terus menghangat.

Isu-isu politik terus bermunculan, termasuk dari para kubu pasangan calon (paslon) calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024.

Termasuk isu pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

Isu pertemuan itu semakin menghangatkan 'kabar burung' bergabungnya koalisi kubu 01 dan 03 di putaran kedua Pilpres 2024.

Menanggapi hal itu Co-captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said pun buka suara terkait hal tersebut.

Sudirman menyebut pihak paslon 1 dengan 3 telah berkomunikasi sejak awal.

"Alhamdulillah kami berkomunikasi sejak awal dan punya kesepakatan ya."

Baca juga: KPU Bela Jokowi soal Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye, Sebut Hanya Jelaskan UU Pemilu

"Dalam artian punya kesepahaman, bahwa pemilu musti dijaga objektivitasnya, pemilu musti fair, kemudian ada satu kalimat yang kita sharing pandangan bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh dibiarkan berlanjut," ucapnya, mengutip Wartakotalive.com.

Sudirman menyebut pertemuan itu mungkin saja terjadi.

"Saya tidak tahu sejauh mana inisiatif itu. Tapi pada dasarnya, beliau beliau ini kan pernah bekerja sama kan, jadi saya menyebutnya bukan tidak mungkin akan ada pertemuan itu," jelas Sudirman dikutip, Kamis (25/1/2024).

"Toh selama ini juga elemennya 1 bertemu elemen 3, partai bertemu segala macam."

Baca juga: Respons Isu Putaran Kedua Pilpres 01 dan 03 Bergabung, Surya Paloh Yakini Pasti Tambah Seru

"Kalau memang akhirnya ada kerja sama, sudah pasti mereka akan saling kerja sama," imbuhnya.

Namun, lanjut Sudirman, dia tak mengetahui adanya informasi terkait apakah akan sampai ke tahap pertemuan itu.

Surya Paloh Tanggapi Isu Koalisi Kubu Anies-Ganjar

Sebelumnya Surya Paloh angkat bicara soal isu kubu paslon 01 dan 03 bergabung pada Pilpres 2024 putaran kedua.

Hal ini disampaikannya usai memberikan pidato politiknya di Kantor DPW NasDem Bali pada Selasa 23 Januari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Paloh mengaku bila hal itu terjadi, maka eskalasi tensi politik makin bertambah.

Sehingga, membuat dinamika perebutan kursi Presiden dan Wakil Presiden bertambah seru, mengutip Tribun-Bali.com.

Pasalnya, Paloh merasa persaingan Pilpres saat ini telah seru, meski belum terjadi pemungutan suara.

Apalagi, kata dia, persaingan ini berlangsung dalam dua putaran.

“Iya pasti tambah seru. Belum ada putaran saja sudah seru. Apalagi putaran kedua,” ujarnya.

Dinamika Politik Lainnya: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, seorang Presiden boleh memihak hingga berkampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tertentu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan Presiden Jokowi itu pun sontak mendapat respon dari banyak pihak.

Awalnya, Jokowi buka suara mengenai pandangan adanya sejumlah menteri yang ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu paslon, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau partai politik.

Dalam hal ini, Jokowi menjelaskan, setiap orang di negara demokrasi memiliki hal politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi seusai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Bahkan, menurut Jokowi, tak hanya menteri saja yang boleh, Presiden pun juga boleh ikut berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.

KPU Buka Suara

Menanggapi pernyataan Jokowi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan bahwa memang benar presiden boleh berkampanye.

Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik menyebut hal itu sesuai dengan jika UU Pemilu.

"UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye," tutur Idham, Rabu (24/1/2024).

Idham menyampaikan, dalam kampanye tersebut presiden dan menteri dilarang menggunakan fasilitas negara, mengutip Wartakotalive.com.

Selain itu kata Idham, presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan lakukan kampanye.

"Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Menjalani cuti di luar tanggungan negara," tuturnya.

Selain itu untuk fasilitas pengamanan, kata Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri.

Idham menyebut, karena sesuai UU Pemilu fasilitas pengamanan menjadi pengecualian.

"UU mengecualikan fasilitas pengamanan, jadi fasilitas itu boleh," kata Idham.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Surya Paloh Soal Kubu Paslon 01 dan 03 Bergabung di Pilpres Putaran Kedua : Tambah Seru

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Surya Paloh Buka Peluang Bertemu Megawati, Sudirman Said: No Urut 1 dan 3 Sudah Biasa Komunikasi

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti/Alfian Firmansyah) (Tribun-Bali.com/Ida Bagus Putu Mahendra)