Istana Sebut Pernyataan Jokowi soal Boleh Memihak dan Berkampanye Banyak Disalahartikan
Presiden Jokowi menjelaskan mengenai aturan main dalam berdemokrasi bagi Menteri maupun Presiden.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Aturan mengenai sikap Presiden dalam Pemilu sudah ada dalam UU Pemilu.
Selain itu Ari mengatakan dalam sejarah Pemilu setelah reformasi, Presiden Presiden sebelumnya juga memiliki referensi politik. Bahkan mereka ikut berkampanye.
"Presiden-preauden sebelumnya, mulai Presiden ke 5 dan ke 6, yang juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya," katanya.
Pandangan Jokowi
Presiden Jokowi menyatakan pandangannya bahwa setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.
Jokowi mengatakan sebagai pejabat boleh berkampanye, termasuk Presiden.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
“Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini gaboleh gitu gaboleh, boleh menteri juga boleh,” imbuhnya.
Menurut Presiden, hal yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.
“Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ungkapnya.
