Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejarawan Prof. Anhar Gonggong angkat bicara terkait pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh memilihak dan berkampanye di pemilihan umum.

Menurut Anhar, terkait hal itu seorang pemimpin harus meletakkan etika di atas aturan.

"Kalau dari segi aturan tidak ada permasalahan. Artinya berdasarkan Undang-Undang diperkenankan," kata Anhar di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Anhar lalu menyinggung pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahwa presiden berkampanye sebuah pelanggaran, karena melanggar sumpah.

"Jadi, kalau saya, memang di samping melanggar sumpah. Sebenarnya seseorang pemimpin itu harus meletakkan etika di atas segala-galanya," sambungnya.

Sejarawan berusia 82 tahun itu mengungkapkan jika aturan berbunyi memperbolehkan. Tetapi hari nurani mengungkapkan tidak pantas dilakukan. 

"Maka saya pilih etik atau tidak untuk melakukan itu," tegasnya.

Menurutnya, hal itu yang harus dipikirkan oleh siapapun. Sebab, kata Anhar, ketika aturan tidak dilandasi dengan etika, maka akibatnya aturan bisa amburadul.

"Itu persoalan besar kita. Maka saya berharap tolong siapapun dia, apalagi dia pemimpin, dahulukan etika," harapnya.

Baca juga: CEK FAKTA: Beredar Pasal UU Pemilu Presiden Boleh Kampanye Asal Tak Ada Hubungan Keluarga, Benarkah?

Ia menegaskan, etika jangan dilompati bisa rusak semua. Anhar lalu mencotohkan apa yang terjadi dengan Mahkamah Konstitusi. 

"Ketika memberikan ruang kepada Gibran menjadi wakil yang dilompati bukan hanya aturan. Yang dilompati adalah etika. Jadi saya berharap siapapun ke depan yang tampil sebagai pemimpin tolong jangan sekedar membaca aturan tapi periksa bagaimana seharusnya aturan itu dijalankan dengan landasan etika. Dan ingat Pancasila adalah etik dalam bernegara," tegasnya.