Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu."

"Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," kata Todung. 

Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon.

Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujarnya.

Airlangga Pastikan Tak Ada Bansos untuk Alat Kampanye

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo-Gibran. 

Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye.

"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024) malam

Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu.

Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu (23/1/2024), pukul 23.34 WIB.

Postingan tersebut diunggah akun X milik Jhon Sitorus @Midukj17.

Dalam postingan tersebut termuat gambar dan tulisan.

"Melanggar Konstitusi sudah
Melanggar aturan debat sudah
Melanggar netralitas aparat sudah
Melanggar integritas sebagai pejabat sudah
Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga
Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi utk Prabobro-Gibran
Labrak terus...selagi masih berkuasa," tulis akun @Midukj17.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Reza Deni)