TRIBUNNEWS.COM - Foto yang menampilkan Beras dan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional ditempel stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka viral di sosial media. 

Beras lima kilogram itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Viralnya foto itu menuai sejumlah kritikan dari sejumlah pihak. 

Satu di antaranya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

Cak Imin menilai, jika ada paslon yang menggunakan bansos untuk kampanye maka menunjukan adanya kemiskinan etik. 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan menyebut tindakan itu memalukan. 

"Memalukan, menunjukan kemiskinan etik, kemiskinan etika," kata Cak Imin usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan AMIN di Bali bersama Kader Penggerak Perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024). 

Cak Imin pun meminta para calon anggota legislatif yang mendukung pihaknya agar tak menunggangi bansos sebagai media kampanye. 

"Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya," tuturnya. 

Lebih lanjut, Cak Imin juga berjanji bakal memperbaiki distrisbusi dan kualitas bansos jika AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di 2024. 

"Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri."

Baca juga: Bantah Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Airlangga Pastikan Bansos Program Pemerintah

"Insyaallah AMIN menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak," tambah Cak Imin. 

TPN Bakal Dalami Dugaan Politisasi 

Di sisi lain, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengaku bakal mendalami dugaan politisasi dalam distribusi bansos itu. 

Pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mencari bukti guna pelaporan ke Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu). 

Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu."

"Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," kata Todung. 

Todung menegaskan bahwa program bansos adalah program pemerintahan, bukan untuk salah satu paslon.

Dana bansos juga sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujarnya.

Airlangga Pastikan Tak Ada Bansos untuk Alat Kampanye

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto membantah soal beras bansos yang ditempel stiker Prabowo-Gibran. 

Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye.

"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024) malam

Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu.

Sebelumnya, heboh beredar di media sosial X, foto beras dari Bulog dengan tempelan stiker capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Postingan itu muncul di media sosial X pada Rabu (23/1/2024), pukul 23.34 WIB.

Postingan tersebut diunggah akun X milik Jhon Sitorus @Midukj17.

Dalam postingan tersebut termuat gambar dan tulisan.

"Melanggar Konstitusi sudah
Melanggar aturan debat sudah
Melanggar netralitas aparat sudah
Melanggar integritas sebagai pejabat sudah
Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga
Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi utk Prabobro-Gibran
Labrak terus...selagi masih berkuasa," tulis akun @Midukj17.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Reza Deni)