Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Jokowi Minta Jangan Ada Interpretasi Liar

Usai klarifikasi Presiden boleh kampanye dan memihak, Jokowi beri pesan khusus minta jangan ada lagi interpretasi liar yang mengiringi pernyataannya.

Penulis: Theresia Felisiani
zoom-in Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Jokowi Minta Jangan Ada Interpretasi Liar
Kolase Tribunnews/istimewa
Kolase foto Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai klarifikasi soal Presiden boleh kampanye dan memihak, Jokowi beri pesan khusus minta jangan ada lagi interpretasi liar yang mengiringi pernyataannya. 

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.

Ganjar: Silakan Saja Presiden Kampanye

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkampanye di Pilpres 2024.

Hal ini merespons pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye mendukung pasangan calon (paslon) tertentu.

"Ya silakan saja (presiden kampanye) karena beliau sudah menyampaikan itu," kata Ganjar ketika ditemui seusai kampanye akbar di Stadion Golo Dukal, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).

Berita Rekomendasi

Ganjar mengatakan, secara aturan memang presiden tidak dilarang untuk berkampanye. Namun, dia mengingatkan ketika sebelumnya para gubernur maupun kepala daerah diminta untuk netral.

"Secara regulasi tidak terlanggar hanya memang ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda maka semua akan membandingkan pada saat kita dibriefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," ujarnya.

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat menghadiri Hajatan Rakyat Cirebon, di Stadion Bima, Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (27/1/2024). (Ibriza)
Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat menghadiri Hajatan Rakyat Cirebon, di Stadion Bima, Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (27/1/2024). (Ibriza) (Tribunnews.com/Ibriza)

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengingatkan risiko terhadap proses demokrasi di Indonesia.

"Tapi kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," ujar Ganjar.

Cak Imin Minta Jokowi Belajar dari SBY, Segera Cuti jika Memihak dan Ikut Kampanye

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengajukan cuti jika ingin ikut kampanye.

Bahkan, Cak Imin berharap orang nomor satu di Indonesia itu dapat belajar dari pengalaman Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau berpihak (dan ikut kampanye), harus cuti segera. Kita hormat kepada Pak SBY dan (untuk) Pak Jokowi, tolong belajar dari pak SBY," kata Cak Imin sesaat setelah menghadiri Konsolidasi Pemenangan AMIN di Bali bersama Kader Penggerak Perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas