Reaksi Anies, Cak Imin, Ganjar, hingga PDIP soal Jokowi Makan Bakso Bareng Prabowo di Magelang
Beragam komentar tentang acara makan bakso Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Capres Prabowo Subianto, di Magelang, Jawa Tengah.
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Suci BangunDS
Di sisi lain, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan sindiran setelah Jokowi dan Prabowo bertemu di Magelang.
Menurut Ganjar, pertemuan Jokowi dan Prabowo semakin memperjelas arah dukungan sang presiden di Pilpres 2024.
"Ya saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi ke mana, dan buat kami makin bagus apalagi kalau ada statement terbuka, sehingga nanti tidak ada intepretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan gudeg gitu ya, boleh saja," kata Ganjar, Senin (29/1/2024).
Ganjar lantas menyinggung Jokowi yang memamerkan kebersamaannya dengan Prabowo di kala tidak mengambil cuti.
Politisi PDIP itu pun mendesak pejabat untuk bersikap netral.
"Ya kadang-kadang menjadi bias mana fakta mana regulasi, nanti pasti akan ada orang yg bertanya soal ini. Cuti kah saudara begitu. Nanti yang lain akan menjawab bahwa ini bukan kampanye. Makanya antara fakta dengan aturan kadang-kadang menjadi perdebatan," kata Ganjar.
PDIP Ungkit Kegagalan Food Estate
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto turut mengkritisi acara makan bakso bersama Jokowi dan Prabowo di Magelang.
Hasto pun menyinggung kegagalan food estate di era pemerintahan Jokowi.
"Ketika makan, karena yang mau dimakan mungkin jagung, tapi enggak tumbuh-tumbuh, maka dapatnya makan bakso," kata Hasto, ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Baca juga: Kritik Ganjar hingga Anies Tanggapi Jokowi Makan Bakso Bareng Prabowo
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu menilai pertemuan Jokowi dan Prabowo justru menimbulkan sentimen negatif masyarakat.
Terlebih, acara makan bakso itu dilakukan setelah pernyataan Jokowi tentang presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024.
"Karena dianggap sebagai kelanjutan dari pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi, ketika menyatakan akan berpihak, dan sebagai presiden itu boleh kampanye. Kemudian memunculkan suatu respons sentimen negatif yang begitu besar," tandasnya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Reza Deni/Muhammad Deni Setiawan)
