Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDIP yang berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur pasca calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD lebih awal mundur kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mencontohkan perlakuan yang dialami Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

Padahal, Risma yang kader PDIP itu menaruh perhatian dan memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," jelas Hasto.

Berbeda dengan situasi saat ini, lanjut Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan unsur politisasi dan elektoral.

Daerah-daerah yang dimaksud Hasto yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Lampung.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," sambung dia.

Politisi asal Yogyakarta ini pun menyebut ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir. Sehingga, Hasto sangat menyayangkan aksi tersebut.

"Seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam. Bahkan, beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," pungkas Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD resmi memberikan keterangan terkait keputusannya mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu (31/1/2024).

Mahfud MD menilai, dengan segala pertimbangan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk pamit dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Sekjen PDIP: Semoga Keteladanan Integritas Mahfud MD yang Mundur dari Kabinet Menular ke Prabowo

Meski belum resmi mundur, namun surat pengunduran Mahfud MD telah siap di tangan.

"Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung, tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik," ungkap Mahfud MD, Rabu, dikutip dari kanal YouTube miliknya.

Mahfud menyebut, surat itu akan disampaikan setelah mendapatkan jadwal bertemu dengan presiden.

"(Surat pengunduran diri) saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, saya langsung sampaikan," ungkap Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan alasannya ingin menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada Jokowi.

"Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan, saya dipercaya oleh beliau dan saya percaya kepada beliau."

"Sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan selama 4,5 tahun ini Insyaallah baik, oleh sebab itu kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati maka saya tidak akan tinggal gelanggang, colong pelayu, saya akan pamit baik-baik," ungkap Mahfud.