TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ganjar Pranowo selaku Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 menyoroti biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang memberatkan, bahkan berujung mencekik mahasiswa dengan jeratan utang pinjaman online alias pinjol.

Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu menegaskan biaya UKT yang melambung hingga menjerat para mahasiswa berakar dari liberalisasi pendidikan.

Liberalisasi pendidikan ini mengarahkan satuan pendidikan berbisnis dan menanggung operasional selayaknya entitas yang mengejar profit.

Pernyataan tersebut disampaikan Ganjar pada ajang debat terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (4/2/2024) malam.

"Hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar Ungkit Ucapan Jokowi: Jangan Pilih Pemimpin yang Punya Potongan Diktaktor dan Otoriter

Terlebih lagi, liberalisasi pendidikan ini telah mengorbankan nasib rakyat miskin.

Banyak mahasiswa yang berlatar keluarga miskin menggantung harapan dengan menempuh jalur pendidikan, mereka berniat menimba ilmu setinggi-tingginya.

Karena itu, tegas Ganjar, tidak salah bahwa bersama Mahfud MD, dirinya mengusung program ‘1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana’ .

Dengan program itu, Ganjar meyakini keluarga miskin tidak lagi memikirkan biaya kuliah.

Mantan gubernur Jawa Tengah ini tidak ingin lagi ada kejadian mahasiswa yang terlilit utang hingga pinjaman online (pinjol) karena ingin membayar uang kuliah.

Dia mengaku sudah banyak berdiskusi dengan para mahasiswa. Menurutnya, liberalisasi pendidikan memang menjadi kritik banyak mahasiswa.

"Menurut saya mesti juga diimplementasikan prioritas, mana yang mampu dan kurang mampu. Yang kurang mampu mesti diberikan intervensi pemerintah," ujarnya.

Dengan kehadiran negara, ujar Ganjar, para mahasiswa dari keluarga miskin bisa menikmati kuliah murah dengan tanggungan anggaran.

“Jadi bisa dibuat kredit mahasiswa Indonesia, yang nanti setelah lulus dan bekerja, bisa dilunasi tanggungan itu,” katanya.

Tak hanya itu, dia juga ingin perguruan tinggi bisa mengatur uang kuliah berdasarkan kluster atau strata yang sesuai dengan kemampuan mahasiswanya.