Pilpres 2024

Daftar Sivitas Akademika Kampus yang Kritik Jokowi, Ada UI, UGM, hingga UMS

Tayang: Senin, 5 Februari 2024 12:28 WIB

Penulis: Milani Resti Dilanggi

Editor: Febri Prasetyo

Baca Selanjutnya: Membandingkan Tiga Hasil Quick Count dan Real Count KPU Pilkada Banten 2024, Begini Catatan Pengamat

✖

Daftar Sivitas Akademika Kampus yang Kritik Jokowi, Ada UI, UGM, hingga UMS

Presidenri.go.id/BPMI Setpres/Kris

Presiden Joko Widodo - Sivitas akademika di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta bersuara mengritik demokrasi di era penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Keempat, mendesak pemerintah mengembalikan marwah perguruan tinggi sebagai institusi penjaga nilai dan moral yang independen tanpa intervensi dan politisasi elit.

Kelima, mengajak masyarakat bersikap kritis dan menolak politisasi bantuan sosial untuk kepentingan politik status quo/kelompok tertentu dalam politik elektoral, kekerasan budaya, pengekangan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat serta penyusutan ruang sipil.

6. Universitas Lambung Mangkurat - 2 Februari 2024

Pernyataan sikap sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (Unlam): Saat konstitusi sedang dikoyak-koyak, jangan dibiarkan.

Pembacaan pernyataan diwakili Ketua Senat sekaligus guru besar dari Fakultas Hukum ULM, Prof. Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat ULM Banjarmasin, Jumat (2/2/2024).

Dalam pernyataannya, para sivitas akademika ULM mengingatkan agar para penyelenggara pemilu menjalankan proses demokrasi sesuai peraturan.

"Bangsa itu berdiri di atas negara hukum dan demokrasi, demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, rakyat itu berpegang pada negara hukum atau konstitusi."

Berita Rekomendasi

"Pada saat konstitusi sedang proses dikoyak-koyak, maka kita harus menyikapi, jangan dibiarkan," katanya, Jumat (2/2/2024) dikutip dari TribunKaltim.com.

Hadin mengatakan aspek etika merupakan bagian tak terpisahkan dalam kepribadian bangsa Indonesia.

Hal itu menurutnya harus menjadi acuan penting dalam proses berdemokrasi.

7. UMY - 3 Februari 2024

Dewan guru besar, rektor, mahasiswa, serta alumni UMY menyuarakan pesan kebangsaan dan imbauan moral "Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban", Sabtu (3/2/2024).

Guru besar UMY Akif Khilmiyah menyebut bahwa pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara terus terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini.

"Dari KPK dikebiri, pejabat doyan korupsi, DPR tak berfungsi membela anak negeri, dan sebagian hakim MK tidak punya etika dan harga diri," ucap Akif saat membacakan pernyataan.

Puncak dari semua itu, lanjut Akif, adalah dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik konstetasi menjelang Pemilu 2024.

8. Unpad - 3 Februari 2024

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung di pembacaan Seruan Padjajaran ‘Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat’ di kampus Unpad, Bandung, Sabtu, 3 Februari 2024. (Tribun Jabar/Putri Puspita)

Sivitas Universitas Padjajaran menyerukan presiden dan elite politik taat pada etika saat pemilu 2024 agar pesta demokrasi berjalan jujur dan adil.

Hal itu disampaikan lewat pernyataan sikap yang digelar pada Sabtu (3/2/2024).

Unpad menilai kualitas demokrasi Indonesia makin menurun di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi.

Mereka mencontohkan berbagai peraturan mendadak muncul yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, seperti Omnibus Law.

Puncak diabaikannya demokrasi, kata mereka, terjadi ketika kasus nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.

"Kami Civitas Akademika Universitas Padjadjaran yang menjunjung Pola Ilmiah Pokok (PIP) 'Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional' menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres dan para elite politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam 'Penyelamatan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat'," tulis Unpad dalam keterangan tertulis.

9 . Unmul - 3 Februari 2024

Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda turut mengkritik sikap Jokowi menjelang Pilpres 2024, pada Sabtu (4/2/2024).

Akademisi Unmul Herdiansyah Hamzah meyanyangkan pernyataan Jokowi soal keberpihakan dan presiden boleh kampanye.

Hal itu dinilai merusak demokrasi yang dibangun di atas darah dan air mata saat reformasi 1998.

Menurutnya, itu adalah ancaman bahaya, serta didesak mundur akibat perilaku kekuasaan dan para elite politik.

"Perubahan sikap ini membuktikan dengan semakin jelas betapa pentingnya larangan politik dinasti dan nepotisme dalam pemilihan umum."

"Tak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya berlaga dalam pemilihan presiden," katanya, dikutip dari TribunKaltim.com.

Mereka juga meminta Presiden Jokowi untuk berhenti melakukan langkah politik demi kepentingan dinasti di Pemilu 2024.

Herdiansyah mengatakan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi harus segera dihentikan.

10. UMS - 5 Februari 2024

Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Sukoharjo, Jawa Tengah, ikut bersuara merespons perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan menjelang Pemilu 2024.

Mereka mengeluarkan petisi atau Maklumat Kebangsaan. Ini sebagai bentuk keprihatinan dan keresahan mereka terhadap perkembangan bangsa ini.

Maklumat Kebangsaan dibacakan oleh Prof Aidul Fitriciada Azhari disaksikan rektor dan para guru besar UMS di Gedung Siti Walidah Kampus 2 UMS pada Senin (5/2/2024).

UMS menyoroti para elite politik pada Pemilu 2024.

Mereka meminta presiden dan para elite mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjujung adab dan etika.

Ia juga menuntut para aparat TNI-Polri netral pada Pemilu 2024.

Mereka juga menyuarakan soal politik uang yang harus ditolak dalam bentuk apapun itu.

Daftar Sivitas Academika yang mengkritik Jokowi