Dudung Senggol Budi Gunawan, Sebut Tak Perlu Takut Ocehan Megawati, Begini Sindiran Balasan PDIP
Dudung Abdurrachman menilai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tendensius dan tidak berdasar.
Editor: Wahyu Aji
Megawati menyinggung ada sejumlah kadernya seperti Aiman Witjaksono selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud yang terjerat kasus tudingan aparat tidak netral di Pemilu.
Selanjutnya, soal Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi.
“Kamu sama polisi, sama apratlah, sama panglimalah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?” ungkapnya.
Megawati pun mengingatkan posisinya yang pernah menjabat Presiden ke-5 adalah Panglima tertinggi masa itu.
Sehingga dia memperingati agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi.
Jawaban KSAD soal tudingan Megawati
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melaporkan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh personel TNI kepada masyarakat selama kampanye Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Maruli saat ditanya pendapatnya soal pernyataan Megawati yang menyerukan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan TNI untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat Indonesia.
Menurut dia, hingga kini tidak ada intimidasi yang diduga dilakukan oleh jajaran TNI.
"Kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada. Kalau memang saya sampaikan tadi, kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, sampaikan saja," kata Maruli ditemui di Balai Kartini, Jakarta, usai perayaan Natal TNI AD, Senin (5/2/2024).
Maruli lantas menyinggung soal dokumen Pakta Integritas terkait dukungan ke calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pakta Integritas yang dimaksud, yaitu yang diteken Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban itu viral di media sosial. Maruli mengatakan, meski tidak ada yang melaporkan, TNI AD tetap mengusut kasus tersebut.
"Tentang Papua kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan. Tapi ada perkembangan. Ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung. Itu kalau memang ada bukti," ujar dia.
Maruli mengatakan, pihaknya tentu kesulitan jika mengusut hanya dengan kata-kata.
Untuk itu, dia menyarankan Megawati melaporkan kejadian dugaan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI, termasuk tempat kejadian perkara.