Jawaban Hasto soal Kaesang Sebut Bansos Dikorupsi saat Pandemi Lebih Bermasalah
Begini jawaban Hasto terkait pernyataan Kaesang yang menyebut bansos dikorupsi saat pandemi Covid-19 lebih bermasalah.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menjawab pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep yang menyebut kebijakan bantuan sosial (bansos) lebih bermasalah saat pandemi Covid-19 lantaran dikorupsi.
Untuk diketahui, kasus korupsi bansos saat pandemi Covid-19 sempat membuat eks Menteri Sosial (Mensos) yang juga kader PDIP, Juliari Batubara harus mendekam di penjara.
Dia divonis 12 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti Rp 14,5 miliar oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat buntut kasus ini.
Hasto mengatakan Juliari sudah ditahan dan tengah menjalani hukumannya setelah terbukti melakukan korupsi bansos pandemi Covid-19.
Dia juga menegaskan dalam proses hukum yang dijalani Juliari, tidak ada intervensi dari PDIP.
“Kan sudah ada proses hukum, enggak ada perlindungan. Dan nggak ada fungsi-fungsi elektoral di situ, nggak ada intervensi dari kami atas proses hukum,” tuturnya dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Hasto menegaskan yang menjadi persoalan atas adanya intervensi proses hukum dan secara khusus terkait adanya kepentingan sekelompok orang soal penyaluran bansos kepada masyarakat.
“Yang menjadi persoalan kan kalau ada intervensi dalam hukum, dengan menggunakan kekuasaan, bahkan menggunakan bansos,” tuturnya.
Baca juga: Pengamat Nilai Pembagian Bansos Bisa Berdampak pada Elektoral Paslon yang Didukung Presiden
Di sisi lain, Hasto menantang PSI untuk terbuka terkait pembiayaan kampanye selama Pemilu 2024.
“Kalau enggak, kita pertanggungjawabkan saja, cek laporan keuangannya. Dan mari kelompok-kelompok pro demokrasi, kami aja untuk menghitung, berapa baliho-baliho dari PSI, berapa dana yang dilaporkan, berapa anggotanya.”
“Nah, ini mumpung, kita hitung, lalu kalikan, dari mana dananya itu. Itu sudah menyangkut hukum dan etik,” tuturnya.
Hasto menilai tidak mungkin pembiayaan kampanye PSI diperoleh hanya berasal dari iuran anggota.
Dia menduga jumlah alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai dengan jumlah kader PSI.
Jawab Sindiran Anies-Ganjar soal Bansos, Kaesang: Menurut Saya Lebih Bermasalah saat Dikorupsi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.