TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri akhir-akhir ini menjadi sorotan.

Pidatonya pada kampanye akbar bertajuk Kampanye Salam Metal 03 untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), jakarta, beberapa waktu lalu menjadi perhatian.

Ia mempertanyakan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

Putri Proklamator Soekarno atau Bung Karno ini juga mengecam aparat agar tak melakukan intimidasi dalam pesta demokrasi rakyat Indonesia.

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," kata Megawati, Sabtu (3/2/2024).

Lantas belakangan ini, pernyataan Megawati tersebut membuat dua jenderal TNI menyatakan pendapatnya.

Pertama adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjutak.

Menurut Dudung, pernyataan Megawati itu adalah tuduhan tidak berdasar dan tendensius.

Sementara Jenderal Maruli menyebut pihaknya sudah cukup tegas dalam menyikapi prajurit yang bermasalah atau melanggar aturan terkait Pemilu 2024.

Berikut pernyataan Jenderal (Purn) Dudung dan Jenderal TNI Maruli menanggapi tuduhan Megawati:

Jenderal Dudung

Baca juga: 2 Pengamat Setuju Yusril Ihza Mahendra Jadi The Next Menko Polhukam Gantikan Mahfud, Tabrak Pakem?

Dudung pun merespons pernyataan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut TNI dan Polri tidak netral dalam gelaran Pemilu 2024.

Dudung menilai, TNI dan Polri masih netral.

"Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri kalau ada anak buahnya tidak netral pasti dia tindak tegas," kata Dudung kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Ahad (4/2/2024) malam WIB.

Menurut Dudung, pernyataan Megawati itu adalah tuduhan tidak berdasar dan tendensius.

"Menurut saya, TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," ujarnya.

Dudung lantas berharap, Megawati mestinya juga bisa menyampaikan pesan netral itu kepada Badan Intelejen Nasional (BIN).

"Kemarin gak dibilang juga kok, BIN-nya kok netral. Harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ujar Dudung.

Menurut Dudung, netralitas di BIN juga harus ditegaskan. Dia menyinggung itu karena sempat ramainya isu temuan pakta integritas yang diduga ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.

"Kan sudah ada kenyataan yang di Papua tuh. Yang pernyataan beredar di media," tutur Dudung.

Dia menuturkan dugaan BIN itu sudah mencuat sehingga mestinya Megawati juga menaruh perhatian.

Jenderal  Maruli

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pihaknya sudah cukup tegas dalam menyikapi prajurit yang bermasalah atau melanggar aturan terkait Pemilu 2024.

Mantan Komandan Paspampres ini menyatakan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media perihal sindiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI/Polri di Pemilu 2024.

"Saya pikir yang kita lakukan kemarin ada beberapa yang sudah kita langsung panggil yang sebetulnya sudah menunjukkan bahwa kita itu cukup tegas untuk masalah pilpres ini," kata Maruli usai acara Perayaan Natal di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Senin (5/2/2024).

Maruli lalu mencontohkan ketika TNI menangani masalah di Sorong.

Di mana beberapa waktu lalu  viral dokumen pakta integritas antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan akibat kasus itu  yang bersangkutan langsung ditarik ke Mabes TNI AD dan diinterogasi perihal duduk perkara yang sebenarnya.

"Ya kan waktu itu di Sorong. Itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kita tarik, kita tanya - tanya, bagaimana sebetulnya kejadian tersebut dan lagi dalam proses," kata Maruli.

Ancaman Megawati

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI maupun Polri dalam urusan Pemilu 2024.

Hal ini dikatakan saat berorasi di acara Hajatan Rakyat dan Kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

"Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku," kata Megawati.

Dia menyinggung ada sejumlah kadernya seperti Aiman Witjaksono selaku Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud yang terjerat kasus tudingan aparat tidak netral di Pemilu.

Selanjutnya, soal Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi.

Megawati pun mengingatkan posisinya yang pernah menjabat Presiden ke-5 adalah Panglima tertinggi masa itu. Sehingga, dia memperingati agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi.

“Eh jelek-jelek saya pernah panglima tertinggi lho, tidak pernah terhapus lho, karena saya disebut presiden kelima republik indonesia. Boleh dong sekali kali sombong, udah begitu saya pernah wapres lho, eh enak aja anak-anak saya terus mau kenapa sih kalian dibegitukan?” bebernya.

“Karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran, sanggup apa tidak? Eh awas lho kalau bohong lho nanti ibu liat di tempat coblos-coblos hati hati kecurangan lho sekarang sudah pusing lho,” sambungnya.

Megawati juga mengingatkan netralitas TNI, Polri dan ASN di Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Megawati saat pidato politik dalam rangka HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024) lalu.

"Maka kepada TNI, Polri, dan ASN, harus menjaga prinsip netralitas. Emangnya pelor (peluru) mau ditembakin ke rakyat? Emang itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya nggaklah," kata Megawati.

"TNI terikat dengan sumpah Sapta Marga, Polri dengan Tribrata, ASN dengan sumpah jabatan. Nah coba bayangkan lho," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Danang Triatmojo)