"Bisa saja dicari pasal di undang-undang (soal Presiden boleh memihak) tapi bagi kami etika di atas segalanya. Etika di atas hukum. Hukum dibuat atas dasar etika," ungkapnya.

Alasan lainnya berupa perdebatan bantuan sosial.

Diakuinya, bantuan sosial sudah lama ada tetapi tak pernah digelontorkan pada bulan Januari.

"Normatifnya aja APBN tak bisa dicairkan bulan seperti ini," tuturnya.

Kondisi tersebut kian menguatkan alasan Ferdi untuk menolak pembuatan video mendukung kinerja Jokowi.

Menurutnya, banyak hal yang dinilai tidak sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.

Ketidaksesuaian itu harus disampaikan sebagai wujud cinta terhadap bangsa.

"Kalau dibiarkan terserah mau jadi apa?. Hal itu juga tidak boleh karena pesan Soegijapranata harus 100 persen Indonesia berupa kasih akan tanah air yang harus dijaga dan dihidupi," katanya.

Baca juga: Wakil TKN Prabowo-Gibran Condro Kirono: Akademisi Bebas Kritis Asal Jangan Provokasi Jadi Apatis

Terpisah Kabid Humas Polda Jateng Kombes Satake Bayu mengatakan, mengimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusifitas Pemilu 2024 dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sehingga pemilu terselenggara dengan aman, damai dan bermartabat sesuai dengan harapan forum Rektor," ujarnya ketika dikonfirmasi hal tersebut.

Muncul Isu Operasi Tekan Rektor

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan dirinya mendapatkan laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat.

“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” paparnya saat berdialog “Tabrak Prof” di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Mahfud melanjutkan, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut.

Kendati demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, tambah Mahfud. Seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.