Menurut Ernesta, jika pemungutan suara dilangsungkan di pengungsian, berarti para pemilih dalam jumlah banyak itu terkonsentrasi di satu lokasi. Dalam pemetaan Bawaslu, kondisi seperti itu dapat membuka ruang terjadinya sejumlah pelanggaran.

Potensi pelanggaran itu, lanjut Ernesta, antara lain politik uang hingga intimidasi.

”Kami belum mendapatkan laporan resmi terkait hal itu, tetapi kami sudah mengantisipasi dengan memperketat pengawasan. Kami minta relawan dan masyarakat agar proaktif memberi perhatian ke sana,” katanya.

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Bencana Alam Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur Diperpanjang

Ia menuturkan, pengawasan ketat sudah dilakukan sejak erupsi pertama kali terjadi pada 23 Desember 2023. Erupsi memaksa lebih kurang 6.500 jiwa diungsikan.

Kala itu, berdatangan bantuan yang sebagian bersumber dari para politisi yang kini bertarung di pemilu. Bawaslu sudah mengingatkan agar tidak menyertakan embel-embel politik di setiap bantuan. ”Imbauan itu dipatuhi,” ucapanya.

Ia menambahkan, di setiap TPS akan ada satu petugas pengawas. Berkat kemajuan teknologi, pengawasan dan pelaporan data lapangan kini relatif lebih mudah. Di Flores Timur, sebanyak 208.890 pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap. Mereka tersebar di Pulau Flores, Solor, dan Adonara.

(kompas.id/fransiskus pati herin)

Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul Gunung Lewotobi Laki-laki Masih Erupsi, Warga Dua Desa Bakal Coblos Pemilu di Lokasi Pengungsian,