Said Iqbal: Parpol Parlemen Hanya Datangi Buruh saat Pemilu
Jika partai di parlemen memang benar peduli, maka tidak mungkin para buruh saat ini masih dalam kondisi yang tak sejahtera dari pekerjaan hingga upah
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partai politik yang berada di parlemen hanya mendatangi kelompok buruh lima tahun sekali, yakni saat kontestasi pemilihan umum (pemilu).
Padahal di satu sisi, partai parlemen itu juga disebut Said yang justru mengesahkan Undang-Undang Omnimbus Law yang berdampak pada kaum buruh.
Baca juga: Partai Buruh Belum Deklarasi Dukungan Capres, Said Iqbal: Tak Ada yang Berani Kontrak Politik
"Kalau mereka peduli kepada kita kaum buruh kenapa mereka mengesahkan budak? Kenapa mereka melegalkan outsourcing," kata Said dalam kampanye nasional Partai Buruh di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2024).
"Menjelang pemilu baru mereka datang kepada kaum buruh, petani, dan kelas pekerja lain. Ke mana lima tahun yang lalu, mereka mengesahkan budak? Pilih atau tidak?" ia menambahkan.
Jika partai di parlemen memang benar peduli, maka tidak mungkin para buruh saat ini masih dalam kondisi yang tak sejahtera dari pekerjaan hingga upah.
Baca juga: Partai Buruh Kampanye Akbar di Istora Senayan, Said Iqbal: Hampir 100 Ribu Orang Hadir
"Mereka mengesahkan budak outsourcing. Kalau mereka peduli sama kamu semua, kenapa upah kamu naiknya cuma 2 ribu perak per hari? Ke mana partai agama itu? Ke mana partai nasionalis religius itu?" tegasnya.
Sebagai informasi hari ini Partai Buruh melakukan kampanye nasional di Istora Senayan. Agenda ini merupakan bagian dari jadwal kampanye akbar peserta Pemilu 2024.
Partai Buruh sendiri percaya diri bakal tembus ke Senayan dalam kontestasi Pemilu 2024.
Jika nantinya partai yang baru memulai kontestasi di tahun politik kali ini berkomitmen untuk membangun negara kesejahteraan saat nanti tembus ke Senayan.
Selain itu mereka juga bakal melakukan redistribusi keadilan dan redistribusi kekayaan dengan jaminan sosial, makanan, hingga pendidikan.