Sirod menyebut, praktik semacam itu terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di mana kader yang bukan keturunan ulama tertentu akan sulit untuk memperoleh posisi strategis di partai.

Menurutnya, hal ini wajar karena Indonesia merupakan negara bekas kerajaan dan kesultanan.

Oleh karena itu, dia menanggap serangan soal dinasti politik kepada Jokowi bukanlah sesuatu yang adil.

"Pak Jokowi ini, kalau kata Pak Anies, baru membangun keluarga politik, bukan dinasti politik, tapi dihajarnya luar biasa, bahkan oleh kelompok yang sudah jelas-jelas sudah punya dinasti, menurut saya enggak fair (adil)," paparnya.

Isu soal dinasti politik menguat setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024.

Selain itu, putra bungsu Jokowi, yaitu Kaesang Pangarep ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kemudian, menantu mantan Wali Kota Solo itu, Bobby Nasution, menjabat sebagai Wali Kota Medan.

TPN Ganjar-Mahfud Tolak Politik Dinasti

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyerukan kepada masyarakat untuk menolak dinasti politik.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, dalam acara Gerak Cepat Indonesia Unggul" yang digelar Ganjarian Spartan Swiss secara daring pada Minggu (28/1/2024).

Chico mengatakan, dirinya sudah sekitar 25 tahun aktif berpolitik dan setiap pemilihan presiden (pilpres) juga aktif menjadi pendukung.

Namun, menurutnya kontestasi Pilpres 2024 menjadi yang paling penting.

"Kita belum pernah melihat ada sebuah gerakan yang menginginkan mengubah sistem di masa Reformasi kita ini," jelasnya.

Dia menyebut ada pihak yang mengubah aturan demi melanggengkan dinasti politiknya. Di sini Chico menyinggung Gibran Rakabuming Raka.