TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Sekretaris Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Saan Mustopa, menanggapi pemerintah yang telah resmi menghentikan sementara penyaluran bansos beras.

Menurutnya bantuan sosial atau bansos memang sebaiknya disalurkan ke masyarakat setelah Pemilu 2024.

"Karena begini apapun niat baik dari pemerintah, ketika bansos diberikan dalam suasana apalagi menjelang beberapa hari pemilu. Tak bisa dihindari yang namanya persepsi orang bahwa bansos ini rawan dipolitisasi, rawan disalahgunakan," kata Saan di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024).

Ia menegaskan bahwa politisasi bansos itu memang rawan sekali diintepretasikan bahwa sarat dengan muatan politik. 

"Makanya akan jauh lebih bermanfaat kalau bansos ini disalurkannya nanti setelah pemilu. Dan itu akan bebas dari interpretasi apapun," tegasnya.

Sebelumnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.

“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Cak Imin: Kampus Saja Kritikannya Keras, Masa Politisi Tidak Keras

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bantuan pangan beras harus dihentikan sementara agar tidak terjadi polemik bahwa ini dipolitisasi.

Menurut Arief, bantuan pangan beras ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama.

"Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras dari 8 hingga 14 Februari di seluruh wilayah.

Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara.

Bulog juga diminta untuk mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Arief kemudian menegaskan kembali bahwa bantuan pangan beras ini sebenarnya bukan hanya dilakukan menjelang pemilu.

"Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Bagikan Bansos di Kabupaten Batubara, Anies Singgung Hati Nurani

Arief bilang, program ini sejatinya sudah ada sejak dulu. Ia mengklaim saat ini produk berasnya itu sangat baik dan hampir tidak ada komplain.

Menurut dia, bantuan pangan saat ini terlihat masif karena penugasan Bapanas kepada Bulog dikoordinasikan dengan sangat baik.

"Alhamdulillah karena Bulog sendiri sudah melakukan perbaikan," kata Arief.

Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Program ini direncanakan berjalan hingga Juni mendatang.