Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengrus Nasional PBHI Julius Ibrani mengatakan masyarakat melihat film dokumenter Dirty Vote besutan jurnalis sekaligus sutradara Dandhy Dwi Laksono sebagai satu edukasi publik tentang realitas yang terjadi.

Menurutnya, film tersebut membahas bukan dalam tataran teoritis melainkan realitas yang setiap hari diributkan oleh para politisi maupun penyelenggara pemilu.

Baca juga: Bawaslu RI Bakal Dalami Dugaan Pelanggaran Masa Tenang terkait TKN Sebut Dirty Vote Fitnah

Film tersebut, kata dia, kemudian memgurai segala keruwetan pemilu secara komprehensif melalui tiga orang dosen dan akademisi yang prominent (terkemuka) yang menguasai di level teori dan praktik juga menguasai. 

Mereka, kata dia, juga dosen-dosen yang punya 'kapasitas investigatif' sehingga mampu menyaring mana realita yang valid, dan yang mana yang tidak. 

"Jadi di level pertama ini adalah edukasi publik yang betul-betul bermanfaat bagi publik untuk, satu, (menyadarkan) apakah pemilu kita dalam kondisi yang baik-baik saja, di situ dulu kesadarannya. Kedua, dengan demikian kita bisa berharap kepada paslon siapa yang dapat membenahi demokrasi kita melalui penyelenggaraan pemilu ke depannya," kata dia di kantor Ombudsman RI Jakarta pada Senin (12/2/2024).

Baca juga: Bawaslu RI Bakal Dalami Dugaan Pelanggaran Masa Tenang terkait TKN Sebut Dirty Vote Fitnah

"Ketiga, lebih penting lagi adalah siapa yang bertanggung jawab? Ada kekisruhan, ada kejanggalan, ada kecurangan, siapa yang bertanggung jawab di atas semuanya ini sehingga masyarakat bisa menuntut baik hari ini ataupun ke depannya terkait pertanggung jawaban atas segala bentuk kecurangan," sambung dia.

Ia mengatakan pertanggung jawaban terkait dugaan kecurangan dalam pemilu yang disuguhkan film Dirty Vote juga melibatkan institusi negara. 

Film tersebut menunjukkan siapa saja yang dilibatkan "secara paksa" oleh kekuasaan eksekutif, serta siapa saja sih ini yang dimanfaatkan dan digunakan untuk tujuan-tujuan khusus yang bersifat politik.

Dengan demikian, kata dia, bukan hanya pucuk pimpinannya yang akan dimintai pertanggung jawaban terkait dugaan kecurangan tersebut melainkan juga instansi-instansi tersebut ketika mereka berhadapan dengan masyarakat. 

Sehingga, kata dia, seluruh struktur tersebut nantinya akan dimintakan pertanggung jawaban oleh masyarakat.

Baca juga: Respons JK soal Film Dirty Vote: Masih Ringan Dibanding Kenyataan

"Dan kalau siapapun yang terpilih nanti pasti realitas yang terjadi dalam Dirty Vote itu, itu yang akan ditagih oleh masyarakat," kata dia.

"Jadi bukan lagi soal program visi misi, janji kampanye segala macam yang sifatnya utopis yang bahkan belum dijelaskan bagaimana step by step untuk mengejawantahkan itu. Tapi ini ada problem, beresin dulu. Kalau ini beres, maka kita akan bisa berjalan maju melaksanakan visi misi program siapapun presiden yang terpilih," sambung dia.