Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Parpol Pengusung non Prabowo-Gibran Dimungkinkan Terbelah jika Pilpres hanya Sekali Putaran

Parpol yang berpeluang bergabung PKB, PPP, Perindo, dan Hanura karena bukan partai yang militan apalagi ideologis

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Parpol Pengusung non Prabowo-Gibran Dimungkinkan Terbelah jika Pilpres hanya Sekali Putaran
Tribunnews.com
Kampanye Terakhir Capres, Amin di JIS Prabowo Gibran di GBK dan Ganjar Mahfud di Jateng 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai kalau partai politik (parpol) koalisi non pendukung pasangan Prabowo-Gibran akan terbelah jika pemilu hanya berlangsung sekali putaran.

Dalam artian kata Jamiluddin, parpol di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan memiliki masing-masing sikap jika Prabowo-Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Kata dia, akan ada beberapa parpol yang berpeluang bergabung ke pemerintahan Prabowo dan yang menjadi oposisi.

"Parpol yang berpeluang bergabung PKB, PPP, Perindo, dan Hanura," kata Jamiluddin saat dimintai tanggapannya, Rabu (15/2/2024).

Pasalnya menurut Jamiluddin, empat parpol ini bukan partai yang militan, apalagi ideologis. 

Baca juga: Real Count KPU Terkini Pukul 21.01 WIB: Anies-Muhaimin Salip Prabowo-Gibran di DKI Jakarta

"Karena itu, parpol kelompok ini cenderung pragmatis," beber dia.

Berita Rekomendasi

Sementara, parpol lain yang berada di luar pemerintahan atau dalam kata lain oposisi yakni ada tiga partai, termasuk PDIP.

Sebab, ketiga partai yang dimaksud oleh Jamiluddin merupakan partai yang cenderung ideologis sehingga tetap berada di luar pemerintah.

"Parpol lain, seperti PDIP, PKS dan Nasdem, berpeluang menjadi oposisi," kata dia.

Menurut dia, kemungkinan itu memang yang diperlukan, sebab harus ada parpol yang menjadi oposisi untuk mengontrol pemerintahan Prabowo jika terpilih nantinya.

Peran itu sangat sentral menurut Jamiluddin, agar kebijakan pemerintah tidak selalu berpedoman pada kepentingan segelintir pihak.

"Karena itu, parpol di luar pengusung Prabowo diharapkan menjadi oposisi.

Dengan begitu, DPR nantinya bisa menjadi penyeimbang sehingga eksekutif dapat di kontrol lebih optimal," tukas dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas