9 Kecurangan Pilpres 2024 yang Ditemukan Timnas AMIN, Ketua Tim Hukum: Jutaan Suara Rakyat Dicurangi
Tim Hukum AMIN mengungkapkan sembilan kecurangan Pilpres 2024 yang ditemukan pihaknya, buka peluang kerja sama dengan TPN Ganjar-Mahfud.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
![9 Kecurangan Pilpres 2024 yang Ditemukan Timnas AMIN, Ketua Tim Hukum: Jutaan Suara Rakyat Dicurangi](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/relawan-ganjar-mahfud-nonton-bersama-debat-ketiga-pilpres-2024_20240108_154412.jpg)
TRIBUNNEWS.com - Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) membeberkan sembilan kecurangan Pilpres 2024 yang mereka temukan.
Kecurangan yang pertama adalah adanya penggelembungan suara lewat sistem Informasi dan Teknologi (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) secara masif.
Menurut Ketua THN Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir, temuan kecurangan itu didapati pihaknya lewat verifikasi ribuan formult C1 dan riset.
"Ini telah dilakukan melalui verifikasi ribuan formulir C1 oleh THN dan riset oleh Timnas AMIN," ungkap Ari di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).
Lalu, kecurangan kedua adalah surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon (paslon) 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Itu banyak sekali, sedang kami kumpulkan (buktinya)," lanjut Ari.
Kecurangan yang ketiga, imbuh Ari, pengerahan aparat melalui aparat desa.
Menurut Ari, di hari H pencoblosan, Rabu (14/2/2024), kepala desa mengarahkan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar ikut serta dalam pemenangan paslon tertentu.
"Modus ini terjadi. Betul pada hari H terjadi, bagaimana kepala desa memberi pengarahan langsung kepada KPPS dan ikut serta untuk pemenangan paslon tertentu," bebernya.
Selanjutnya, yang keempat adalah pengarahan lanjut usia (lansia) oleh KPPS.
Kelima adalah jumlah surat suara yang lebih sedikit dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Baca juga: Real Count KPU Terbaru Jam 08.00 WIB: Prabowo Unggul 29 Juta, Disusul Anies 12 Juta, Ganjar 9 Juta
Kecurangan keenam adalah penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
Ketujuh, manipulasi data DPT, kedelapan adalah upaya menghalangi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan kesembilan adalah praktik politik uang (money politic).
"Ini pengelompokan dan modus (kecurangan) di lapangan yang sudah kami temukan. Pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi," tutur Ari.