Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom menilai program susu dan makan siang gratis milik pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak diperlukan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai program ini sebagai sesuatu yang lucu.

"Itu tuh program lucu. Itu kalau menurut saya sebenernya gak perlu sih program semacam kayak gitu ya. Susu gratis, makan siang gratis," kata Esther kepada Tribunnews, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: TKN Bantah Program Makan Siang dan Susu Gratis Hanya Prank, Sebut Sejak Awal Janji Terealisasi 2029

Esther paham bahwa program ini untuk penguatan sumber daya manusia (SDM), tetapi menurut dia, caranya bukan seperti itu.

"Ya maksudnya baik ya untuk penguatan SDM, tapi kan sebenernya penguatan SDM bukan itu (caranya). Penguatan SDM itu kalau dari teori pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan," ujarnya.

Dia bilang, yang harus ditingkatkan adalah kemampuan dan keahlian tenaga kerja masyarakatnya.

Sehingga, kelak jika ada perusahaan asing berinvestasi di sini, tenaga kerja di dalamnya bisa berasal dari masyarakat, bukan tenaga kerja asing.

"Jadi yang harus ditingkatkan adalah skill-nya ya, keahlian tenaga kerjanya. Sehingga, kalau ada orang asing mau investasi di sini, bangun pabrik, katakanlah kayak pabrik nikel di Sulawesi, orang Indonesia kan sedikit banget yang masuk, nah itu karena skill-nya tidak match dengan apa yang dibutuhkan pabrik itu. Terus teknologinya juga belum kita kuasai," tutur Esther.

Jadi, kata dia, seharusnya untuk penguatan SDM diarahkan sana. Sebab, kalau itu tidak dipikirkan, tahun 2045 ketika ada bonus demografi, dikhawatirkan malah akan muncul ledakan pengangguran.

Baca juga: Prabowo: Kalau Tidak Setuju Makan Siang Gratis Nggak Usah Gabung di Kabinet Prabowo Subianto

Menurut data Badan Pusat Statistik, di Indonesia hanya 12 persen saja angkatan kerja yang berpendidikan tinggi.

Sementara itu, 88 persennya angkatan kerja yang berpendidikan rendah, di mana tingkat pendidikannya berada pada rentang SD hingga SMA.

"Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi bukan susu gratis, makan siang gratis gitu loh. Itu program blunder kalau menurut saya," ujar Esther.

Belakangan ini, program susu dan makan siang gratis tengah menjadi sorotan karena dianggap hanya sebagai prank.