Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemilu Susulan di Papua Karena Ada Kontak Tembak, KSAD Tunggu Permintaan Bantuan dari Bawaslu

Diketahui terdapat sejumlah TPS di wilayah Papua yang mengadakan pemilu susulan karena ada gangguan keamanan.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Pemilu Susulan di Papua Karena Ada Kontak Tembak, KSAD Tunggu Permintaan Bantuan dari Bawaslu
Kompas/Mahdi Muhammad
Ilustrasi. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait situasi keamanan di Papua pada masa pemilu 2024. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak angkat bicara terkait situasi keamanan di Papua pada masa pemilu 2024.

Diketahui terdapat sejumlah TPS di wilayah Papua yang mengadakan pemilu susulan karena ada gangguan keamanan.

Ia mengatakan masih menunggu permintaan bantuan dari Bawaslu.

"Tentang pemilu yang di Papua itu saya kira tinggal nanti Bawaslu akan membuat permintaan tolong ke kita. Karena sebenarnya di kegiatan ini, kami hanya sifatnya membantu. Kalau ada kesulitan pengiriman (logistik pemilu), (bila) kita memungkinkan (maka) kita membantu, kalau ada ini (gangguan) mengamankan," kata dia di Graha BNPB Jakarta pada Senin (19/2/2024).

"Terus kalau ada kejadian seperti itu kita yakinkan nanti aman, baru kita selenggarakan. Saya kira itu sudah koordinasi yang di bawah," sambung dia.

Pemilu Susulan di Paniai dan Puncak Jaya

Berita Rekomendasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ihwal keamanan masih menjadi masalah pihaknya dalam melakukan pengawasan di beberapa wilayah di Papua.

Sebagaimana diketahui bakal dilakukan pemilu susulan di tempat pemungutan suara (TPS) yang beberapa di antaranya berlokasi di Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

”Ini disebut daya paksa dalam hukum. Kita inginnya 14 Februari, tapi karena terjadi seperti ini tidak bisa dihindari,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (15/2/2024).

Ia menngatakan kawasan Paniai dan Puncak Jaya merupakan daerah rawan.

Berdasarkan informasi yang ia terima bahkan telah terjadi kontak senjata di kawasan Paniai.


Sehingga ia perlu menjamin keselamatan para penyelenggara pemilu.

“Ini masalah keamanan, kalau kami menerima laporan sudah tembak-menembak di Paniai. Jadi kami juga perlu menjamin keselamatan teman-teman penyelenggara,” ujarnya.

“Bukan hanya pengawas tapi juga KPPS untuk diselamatkan oleh pihak keamanan,” Bagja menambahkan.

Sejauh ini Bawaslu sendiri telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk kendali keamanan di dua wilayah tersebut.

“Pada saat ini kami sedang berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri untuk kendali terhadap Paniai dan Puncak Jaya,” jelasnya.

”Kalau Puncak, lebih rawan lagi dari Paniai. Makanya ada 400 kalau tidak salah itu. Dan kejadiannya sudah ada korban luka. Semoga tidak ada korban jiwa untuk Puncak,” pungkas Bagja.

Kata Polri

Sebanyak 514 tempat pemungutan suara (TPS) di daerah Papua masih belum melaksanakan pencoblosan di hari kedua setelah jadwal pencoblosan sejak Rabu (14/2/2024) lalu.

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan angka tersebut sudah turun dibanding saat hari jadwal pencoblosan yakni sebanyak 1.297 TPS yang belum mencoblos.

“Hingga Tanggal 14 malam itu masih ada 1.297 TPS yang belum mencoblos dan kemarin sudah 783 TPS yang melaksanakan PSS, sehingga per hari ini tersisa 514 TPS yang belum mencoblos,” kata Mathius dalam keteranganya, Jumat (16/2/2024).

Dengan demikian, Mathius mengatakan di wilayah hukum Polda Papua kini hanya tersisa 4,5 persen dari 95,5 persen TPS yang belum melakukan pencoblosan.

“Di wilayah hukum Polda Papua terdapat 15.213 TPS yang tersebar di 29 Kabupaten/kota. Dan hingga hari ini sudah 14.701 TPS yang sudah mencoblos, yang belum mencoblos tersisa 514 atau 4,5 Persen,” jelasnya.

Mathius pun mengungkap penyebab utama kendala ratusan TPS yang belum melakukan pencoblosan.

Ada beberapa faktor, seperti tidak adanya transportasi, cuaca buruk hingga faktor politik yakni pencoblosan dengan menghunakan sistem noken.

“Untuk di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah itu karena faktor politik sistem noken. Masih tarik ulur suara masyarakat mau diberikan kepada siapa, sedangkan yang di Paniai itu karena logistik pemilu yang dibakar, sedangkan yang di mamberamo raya itu kan masalah transportasi,” tuturnya.

Dari data yang ada, untuk Provinsi Papua hingga kini masih terdapat 31 TPS yang belum mencoblos, yakni di Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 19 TPS dan di Kabupaten Waropen sebanyak 12 TPS.

“Untuk Provinsi Papua Tengah, 392 TPS yang belum mencoblos, yakni Kabupaten Paniai sebanyak 92 TPS, Intan Jaya 295 TPS dan Kabupaten Nabire sebanyak 5 TPS,” ujar Mathius.

Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara.

“Alhamdullilah untuk Papua Selatan semua TPS sudah melakukan pencoblosan, memang sempat ada masalah di Boven Digoel, namun sudah diselesaikan dan semua TPS saat ini sudah melakukan proses perhitungan,” kata dia.

“Saya berharap hari ini semua TPS yang belum melakukan pencoblosan di Tanah Papua bisa melaksanakan pencoblosan, sehingga proses perhitungan bisa segera dilakukan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua yang sudah ikut menjaga keamanan sehingga proses pemungutan suara bisa berjalan dengan aman dan damai,” tambahnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas