Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK direncanakan akan bertemu di tengah adanya wacana hak angket. 

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menyampaikan bahwa pertemuan itu bukanlah bagian dari agenda Golkar.

Meskipun, JK pernah berstatus sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Itu kan bukan agenda partai yah. Jadi tidak melibatkan Golkar," kata Dave saat dikonfirmasi, Minggu (25/2/2024).

Lebih lanjut, Dave menyatakan pihaknya masih menunggu terkait sejauh mana terkait rencana pertemuan Megawati dan JK tersebut.

Hal yang pasti, kata dia, partai Golkar menolak terkait rencana hak angket mengenai kecurangan pemilu.

"Kita lihat ya, pembahasannya sejauh mana, karena sikap partai sudah jelas dan tegas menolak apapun usaha yang berkaitan dengan hak angket," tukasnya.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus meyakini pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia.

Deddy mengatakan, saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan.

"Ya pasti (Megawati dan JK) bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan," kata Deddy kepada Tribunnews.com, Kamis (22/2/2024).

Karenanya, Deddy meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara.

"Dan (bicara) bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan," ujarnya.

Menurutnya, tak hanya JK yang ingin bertemu dengan presiden ke-5 itu, melainkan beberapa tokoh lain juga.