TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), dan salah satu yang dibahas dalam acara itu ialah program makan siang gratis.

Program tersebut, dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini lantas direspons oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN).

Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, berpendapat tak sepantasnya Kabinet Indonesia Maju membahas program makan siang gratis. Ini karena proses Pemilu 2024 belum selesai.

Pemilu, sambungnya, tak hanya soal pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico kepada wartawan, Senin.

Pembahasan program ini, menurut Chico, menunjukkan etika politik makin jauh dari Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu."

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye," ucapnya.

Dia menilai, hal ini adalah bagian dari pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

Oleh sebab itu, dia enggan berkomentar lebih jauh karena sejak awal pihaknya menilai program itu tak masuk akal.

Baca juga: Kata 3 Menteri Jokowi soal Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal."

"Kita ketahui bahwa penggelontoran bansos pun akhirnya membuat Menteri Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir 6 triliun," tutur Chico.

Apalagi, jelas Chico, saat ini harga beras dan bahan pokok melambung tinggi. Harusnya hal itulah yang menjadi prioritas dalam rapat kabinet.