TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024) di mana salah satu pembahasannya ialah mengenai program makan siang gratis.

Program tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Billy David Nerotumilena, tak seharusnya anggaran untuk program makan siang gratis dibahas oleh pemerintahan Jokowi.

Billy mengatakan bahwa Pemilu 2024 belum usai karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan suara.

Apalagi, sambungnya, untuk menganggarkan sebuah program dibutuhkan kesepakatan dari parlemen.

"Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," jelas Billy kepada wartawan, Selasa (27/2/2024), dikutip dari WartaKotalive.com.

Lebih lanjut, Billy meminta Jokowi untuk segera mengatasi tingginya harga beras.

Sebab apa yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo itu justru meningkatkan kebingungan masyarakat.

Di mana kepentingan sekelompok elite mendahului masalah yang dihadapi rakyat.

Oleh sebab itu, dia menilai publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah yang sedang ada saat ini.

Komentar TPN Ganjar-Mahfud

Kritik senada juga dilontarkan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Golkar Sebut Skema Program Makan Siang Gratis Bakal Segera Dibahas Kementerian Terkait

Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, berpendapat tak sepantasnya Kabinet Indonesia Maju membahas program makan siang gratis. Ini karena proses Pemilu 2024 belum selesai.

Pemilu, sambungnya, tak hanya soal pencoblosan, tetapi juga ada penghitungan suara hingga penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini masih proses yang tidak sebentar dan suatu hal yang tidak pantas rasanya berbicara tentang program yang diusung salah satu capres dan cawapres dan sudah seakan-akan menang," kata Chico kepada wartawan, Senin.

Pembahasan program ini, menurut Chico, menunjukkan etika politik makin jauh dari Prabowo-Gibran.

"Ini dari awal sejak pencalonan Gibran dan jauh dari sebelum pencoblosan juga pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata kita bisa lihat tapi tidak juga diindahkan oleh Bawaslu."

"Dan tidak cutinya para menteri yang mendukung paslon 2 begitu juga kekuasaan dalam hal ini presiden yang secara terselubung melakukan kampanye," ucapnya.

Dia menilai, hal ini adalah bagian dari pelanggaran etika dan norma-norma dalam berpolitik.

Oleh sebab itu, dia enggan berkomentar lebih jauh karena sejak awal pihaknya menilai program itu tak masuk akal.

"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal."

"Kita ketahui bahwa penggelontoran bansos pun akhirnya membuat Menteri Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir 6 triliun," tutur Chico.

Apalagi, jelas Chico, saat ini harga beras dan bahan pokok melambung tinggi. Harusnya hal itulah yang menjadi prioritas dalam rapat kabinet.

"Tentunya ini yang seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini," terangnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul: Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Jubir Timnas AMIN Billy David: Pemilu Belum Selesai.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku)(WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)