Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD menyoroti beda pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan menterinya terkait pembahasan program makan siang gratis di Istana Merdeka Jakarta.

Menurut Mahfud hal tersebut terjadi karena isu tersebut sudah tidak terkoordinasi lagi.

"Jadi sekarang ini bicaranya sudah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Ya macam-macam sudah. Karena ini sudah mulai tidak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud usai berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Jumat (1/3/2024).

Menurut Mahfud seharusnya program tersebut tidak dibicarakan sekarang melainkan menunggu presiden baru dilantik entah itu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan atau Prabowo Subianto.

Sepatutnya, kata dia, hal tersebut dibahas setelah presiden baru dilantik pada 20 Oktober 2024.

Baca juga: Mahfud MD Nilai Program Makan Siang Gratis Harusnya Tak Dibicarakan Sekarang: Tunggu Presiden Baru

Menurut Mahfud hal tersebut agar lebih etis.

"Seharusnya tidak dibicarakan sekarang tapi menunggu presiden baru. Misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo. Menunggu itu. Artinya menunggu sesudah (pelantikan) 20 Oktober (2024) agar lebih etis," kata Mahfud.

Presiden Bantah

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ada pembicaraan spesifik mengenai program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna bersama menteri terkait di Istana Negara pada Senin (26/2/2024).

Program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan milik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan, apa (program makan siang) ya," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (28/2/2024).

Ia juga mengatakan dalam sidang kabinet paripurna, dia hanya menyampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan.

Padahal, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baru memulai proses penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) secara nasional pada Rabu ini.