TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menyebut pihaknya sebagai salah satu yang mendorong usulan hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, setidaknya ada tiga dari sembilan fraksi DPR RI yang mengusulkan hak angket, yaitu PKS, PKB dan PDIP.

Sementara itu, dua fraksi tak menyampaikan pendapatnya soal hak angket dalam rapat paripurna. Mereka adalah Partai NasDem dan PPP.

Padahal dua fraksi ini disebut-sebut akan mendukung hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Partai NasDem dan PPP pun telah buka suara terkait sikap diam mereka dalam rapat paripurna.

Meski bungkam saat rapat, Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, mengaku pihaknya tetap siap menggulirkan hak angket.

Ia menyebut, NasDem masih menunggu persetujuan dari semua anggota fraksi.

Selain itu, Sugeng menyebut pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan diumumkan pada 20 Maret 2024 nanti.

"Kami akan bersikap setelah 20 Maret. Kami hormati penghitungan KPU. Tanpa PDIP pun, NasDem akan mengambil jalan itu (angket),” kata Sugeng usai rapat paripurna DPR di Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi alias Awiek, menyatakan pihaknya akan menggelar rapat fraksi terlebih dahulu sebelum memberikan sikap soal hak angket.

Ia menyebut, pihaknya tidak bisa membuat keputusan sendiri mengenai hak angket.

Baca juga: MUI Serahkan Urusan Hak Angket Pemilu 2024 ke Para Politikus di Senayan

Apalagi saat ini banyak kadernya yang absen dalam rapat paripurna.

"Kita belum rapat. Kemungkinan nanti siang atau besok karena saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil banyak yang izin hari ini, besok mungkin akan rapat."

"Karena kan gak mungkin namanya keputusan harus dibikin bersama, tidak bisa sendirian," kata Awiek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, ia mengatakan hak angket bukanlah opsi kuat untuk mengawal suara pemilu legislatif PPP.

Oleh sebab itu, ia lebih fokus untuk mengawal suara dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

"Beda. Untuk mengawal suara itu mantau di kecamatan dan kabupaten, hak angket itu hak politik."

"Ada hak menyatakan pendapat, hak angket, dan hak interpelasi. Pilihan ini kan belum ditentukan mana yang diambil. Kan belum. Fraksi juga belum bersikap," sambungnya.

Lebih lanjut, Awiek berjanji pihaknya bakal segera memutuskan setuju atau tidaknya terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024.

"Kami pun belum melakukan rapat internal. InsyaAllah dalam waktu dekat akan kita kabari kalau sudah bersikap karena anggota masih ngawal rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan provinsi supaya gak ilang," jelasnya.

Pengamat Ragukan Soliditas Parpol

Pengamat politik sekaligus peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, berpendapat soliditas parpol dalam menggulirkan hak angket DPR patut diragukan.

"Soliditas partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 untuk mengajukan hak angket terhadap pemerintah terkait dengan soal dugaan kecurangan pemilu patut diragukan."

"Partai-partai pendukung pasangan calon 01 dan 03 akan lebih bersikap realistis dengan menerima hasil dari pemilu ini ketimbang menghabiskan energi politik untuk hak angket di DPR RI," kata Bawono dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).

Ia lantas menyinggung pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu dapat dilihat sebagai bentuk cerminan dari Partai NasDem sebagai partai utama pengusung pasangan capres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk bersikap realistis menerima hasil Pemilu 2024.

Bersikap mencari peluang untuk berkoalisi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka daripada berperan sebagai oposisi selama lima tahun ke depan.

"Apalagi selama berkiprah di panggung politik nasional Partai NasDem tidak memiliki DNA sebagai partai oposisi," ucap Bawono.

Ia juga berujar, bukan tak mungkin langkah NasDem akan diikuti oleh PKB .

Bahkan, kemungkinan besar dalam waktu dekat Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB akan bertemu Jokowi seperti yang dilakukan Surya Paloh.

“PKB akan lebih memilih untuk bersikap realistis menerima hasil pemilu dan melihat peluang untuk bergabung di dalam pemerintahan, ketimbang ngotot untuk mendorong hak angket di DPR RI."

“Dengan begitu wacana dari segelintir elite politik untuk menggulirkan hak angket di DPR RI terhadap pemerintah hampir dapat dipastikan tidak akan memperoleh dukungan politik memadai dari partai-partai di DPR RI,” ujarnya.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki Sandi Saputra/Chaerul Umam/Hasanudin Aco)