Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto mengklaim belum ada laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas prajurit TNI dalam Pemilu 2024.

Adapun hal itu diungkapkan Mayjen Yusri usai memimpin upacara Operasi Penegakkan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Polisi Militer (POM) TNI di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2024).

"Tadi kaitannya dengan netralitas TNI, jadi selama ini Alhamdulilah pada saat berlangsungnya proses Pemilu kemarin kita tidak menemukan pelanggaran," kata Yusri kepada wartawan.

Menurut Yusri, kalaupun ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oknum TNI pastinya akan ada laporan dari pihak Bawaslu kepada pihaknya.

Namun, kata dia, hingga kini belum ada laporan dari Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran netralitas TNI.

Baca juga: Respons Golkar Soal Usulan Ambang Batas 7 Persen: Kami Lihat Pembahasan RUU Pemilu 2029

"Dimana tentunya (kalau ada pelanggaran) yang melaporkan Bawaslu, dari Bawaslu sampaikan keberatan kepada kita tentang keberadaan oknum yang mungkin lakukan pelanggaran, tapi selama ini belum ada," katanya.

Gelar Operasi Gaktib dan Yustisi 2024

Sebelumnya, Polisi Militer (POM) TNI menggelar upacara operasi penegakkan ketertiban (Gaktib) dan yustisi tahun 2024 di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/3/2024).

Adapun upacara itu langsung dipimpin Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto yang bertindak sebagai inspektur upacara (Irup).

Dalam upacara ini total diikuti oleh 1.100 personel yang tergabung dalam beberapa satuan TNI-Polri serta pemerintah daerah diantaranya Kopassus, Koopsus, Kostrad, Marinir, Kodam Jaya, Brimob, Dishub dan Satpol PP DKI Jakarta.

Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Hak Angket Bukan soal Menang-Kalah: Proses Pemilu Jangan Terulang Seperti Ini

Mayjen Yusri mengatakan bahwa operasi Gaktib dan Yustisi ini nantinya akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dan juga akan melibatkan seluruh personel POM TNI yang ada di tiga matra.

"Jadi seluruh Indonesia melakukan operasi ini serentak sepanjang 2024 dan pengerahan personel operasi Gaktib dan Yustisi 2024 ini kami kerahkan seluruh prajurit Polisi Militer baik darat, laut dan udara," ucap Yusri.

Sementara itu ketika disinggung perihal sanksi apa yang akan diberikan jika terdapat prajurit yang kedapatan melanggar, Yusri mengatakan bahwa hal itu akan menyesuaikan jenis pelanggaran.

"Tentu sanksinya akan disesuaikan dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan KUHPM maupun KUHP," jelasnya.

Selain itu kata Yusri bahwa operasi ini guna meningkatkan disipilin prajurit baik itu perorangan maupun di tingkat satuan.

Pasalnya hal itu juga untuk mengemplementasikan visi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang menginginkan prajurit yang Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern dan adaptif.

"Karena bagaimanapun kita sebagai TNI akan selalu siap untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ini," pungkasnya.