TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), buka suara terkait rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Jusuf Kalla menyebut, terkait rencana itu, dirinya sebenarnya diminta oleh kubu pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), untuk menjadi jembatan komunikasi dengan kubu pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya memang oleh partai tim nomor 1 diminta untuk komunikasi," kata JK dalam tayangan ROSI di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (7/3/2024).

Meski begitu, JK menyatakan komunikasi dengan Megawati sudah dilakukan walaupun tidak terjadi secara langsung,

Hal ini karena masing-masing partai yang terlibat dalam rencana usulan hak angket DPR tengah melakukan konsolidasi.

"Sebenarnya kami berkomunikasi, cuma tidak langsung karena saya tahu betul bahwa masing-masing konsolidasi dulu, sama dengan NasDem, sama dengan PKS," sambungnya.

Menurut JK, konsolidasi sangat krusial karena usulan hak angket DPR tak bisa dilakukan dengan sembarangan.

Bukti-bukti terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 harus dikumpulkan terlebih dahulu.

Jika tidak, hak angket justru malah jadi bumerang bagi kubu pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 3.

"Karena konsolidasi, saya tahu mereka. Kalau Anda berteriak di pinggir jalan apa pun silakan. Tapi kalau bicara di DPR kan harus ada bukti yang relevan untuk itu, mesti banyak. Kalau tidak kena balik."

"Jadi karena itu teman-teman itu mengumpulkan hal-hal yang penting seperti itu," ungkapnya.

Baca juga: NasDem Mulai Kumpulkan Tanda Tangan Hak Angket, PDIP Tunggu Arahan Megawati

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, juga mengungkapkan alasan Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla belum bertemu.

Hasto mengatakan, rencana pertemuan Megawati dengan para tokoh, termasuk JK, dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, Megawati udah bertemu dengan mantan Menteri Perumahan Rakyat, Siswono Yudo Husodo.

"Ini bertahap sedang dilakukan. Ibu Mega juga menerima para tokoh, sebelumnya misalnya dengan Pak Siswono," kata Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis.

Hanya saja, Hasto menuturkan, pertemuan Megawati dan para tokoh tersebut dilakukan secara tertutup.

"Kemudian juga dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh demokrasi, hanya pertemuan dilakukan secara tertutup," ujarnya.

Ia menyebut, Ketua Umum PDIP itu sengaja melakukan pertemuan secara tutup untuk menghindari kebisingan.

"Karena kita menghindari kebisingan yang tidak perlu sehingga pertemuan secara tertutup dengan banyak tokoh itu telah dilakukan dan akan dilakukan Ibu Megawati Soekarnoputri," ungkap Hasto.

Di sisi lain, Hasto mengaku telah bertemu dengan JK ketika menjadi pembicara dalam acara diskusi yang digelar di UI itu.

Dalam diskusi tersebut, sambungnya, dirinya bersama JK menyampaikan pentingnya mengkritisi proses Pemilu 2024.

"Tadi saya juga bertemu dengan Pak JK. Kami sampaikan berbagai aspek-aspek bahwa pengkritisan terhadap Pemilu 2024 ini harus dilakukan karena ini merupakan masa depan kita," tuturnya.

Hasto menambahkan, pihaknya melakukan sebuah refleksi bahwa untuk apa pemilu digelar jika nilai-nilai demokrasi dikerdilkan.

"Sekiranya kita tadi lakukan suatu review secara menyeluruh, penyelidikan secara menyeluruh, buat apa pemilu-pemilu yang akan datang?"

"Karena nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, nilai-nilai hukum, itu telah dikerdilkan," ucap Hasto.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku)