Hasto menuturkan, langkah intimidasi sebenarnya sudah dirasakan PDIP yang mulai berbeda jalan dengan penguasa pada Pemilu 2024.

Menurutnya, 54 persen kepala daerah yang berasal dari PDIP mengalami bentuk intimidasi pihak tertentu dengan memakai instrumen hukum.

"Kami punya 54 persen kepala daerah, digencet semuanya. Caranya, kepala dinasnya dipanggil dulu atas persoalan hukum. Lalu itu dijadikan instrumen untuk menekan," ungkap Hasto.

Hasto pun mengaku tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin bersuara menyikapi berbagai dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Dia bahkan menganggap pelaksanaan Pemilu tahun ini menjadi gabungan kecurangan kontestasi politik 1971 dan 2009 ketika aparat negara dipakai menekan lawan politik serta penggunaan bansos.

Namun, Hasto mengaku sudah ditempa kuat di PDIP dengan tidak takut menghadapi berbagai macam intimidasi menyuarakan kebenaran.

"Saya sering diintimidasi, tetapi karakter kami yang dibangun, semakin kami diintimidasi, semakin kami melawan," katanya.