Pengamat Nilai Sirekap Perlu Diaudit: Agar Jaga Marwah KPU, Tidak Disalahkan dan Dilindungi
Menurut analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU perlu diaudit.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Suci BangunDS
![Pengamat Nilai Sirekap Perlu Diaudit: Agar Jaga Marwah KPU, Tidak Disalahkan dan Dilindungi](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/tampilan-perolehan-suara-pilpres-2024-dan-pileg-2024-sirekap-di-situs-pemilu2024kpugoid-saat-ini.jpg)
Lebih lanjut, Mellaz meminta untuk semua peserta pemilu dan juga publik untuk memperhatikan proses rekapitulasi berjenjang yang tengah berjalan.
Sebab dari situlah basis acuan data yang digunakan KPU untuk Sirekap.
"Karena itulah yang kemudian jadi basis," ungkapnya.
Sirekap ramai diberbincangkan usai KPU mengubah tampilan situs https://pemilu2024.kpu.go.id pada Selasa (5/3/2024) malam.
Grafik perolehan suara Pemilu 2024 dalam real count atau hitungan nyata Sirekap menghilang.
Sebelumnya, laman tersebut menampilkan diagram hasil sementara perolehan suara, baik pilpres maupun pileg.
Namun, kini laman tersebut hanya bisa diakses untuk menu wilayah saja.
Menurut penjelasan anggota KPU RI, Idham Holik, saat ini pihaknya hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, dalam hal ini foto formulir Model C.Hasil.
"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," kata Idham saat dikonfirmasi, Selasa (5/3/2024).
Ia menyebut, fungsi utama Sirekap bagi publik ialah menampilkan publikasi foto formulir Model C.Hasil Plano guna memberikan informasi akurat.
Formulir Model C.Hasil plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) adalah formulir yang dibacakan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam merekapitulasi perolehan suara peserta pemilu, lalu dituliskan dalam Lampiran Formulir Model D.Hasil.
Model C.Hasil itu nantinya dimasukkan ke Sirekap untuk kemudian dipindai datanya.
Namun, tak satu-dua kali Sirekap mengalami galat sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan di Model C.Hasil jadi berbeda.
KPU menilai data yang kurang akurat itulah yang memunculkan prasangka publik.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.