Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah akademisi dari berbagai universitas se-Jabodetabek menggelar pertemuan Temu Ilmiah Universitas Memanggil bertajuk ‘Menegakan konstitusi memulihkan peradaban berbangsa dan hak kewargaan’ di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis (14/3/2024).

Diskusi ini membahas tentang Indonesia yang saat ini sudah berubah dari negeri hukum menjadi negara kekuasaan.

Dibahas pula soal Indonesia yang memasuki episode krisis peradaban perihal etika dan nilai, kerapuhan sistem politik, hukum dan institusinya, serta dampak dari pelemahan bidang penting bagi publik seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya.

Tokoh-tokoh yang hadir dalam kegiatan temu ilmiah ini, diantaranya Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih; Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti; Guru Besar Antropologi UI Sulistyowati Irianto; Guru Besar UNJ yang juga mantan anggota Komnas HAM Hafid Abbas; Guru Besar Fakultas Hukum UI Harkristuti Harkrisnowo; Guru Besar IPB, Andreas Santoso.

Kemudian ada juga pemuka agama yang juga budayawan Franz Magnis Suseno; Akademisi UNJ Ubedilah Badrun; Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid; Psikolog dan dosen Tika Bisono; dan ekonom Faisal Basri.

Ubedilah menyampaikan bahwa kegiatan ini secara umum digagas oleh Forum Guru Besar dan Akademisi Se-Jabodetabek yang juga punya jejaring berbagai kota di Indonesia. Menurutnya, dirinya bersama Guru Besar UI Sulistyowati Irianto hanya sebagai pihak yang 'woro-woro' untuk berdiskusi mengoperasionalisasi gagasan bersama itu dalam langkah lebih konkret.

“Secara umum itu digagas Forum Guru Besar & Akademisi Se-Jabodetabek,” kata Ubedilah.

“Yang hebat adalah para guru besar itu yang bersedia berlama-lama memikirkan tentang masa depan republik,” tegas Ubedilah.

Dalam kesempatan itu, turut dibacakan Seruan Salemba 2024 dengan judul ‘Tegakkan Konstitusi Pulihkan Hak Kewargaan dan Peradaban Berbangsa’.

Berikut isinya:

Kami para ilmuwan merupakan warga negara yang memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual. Kami memiliki sikap politik yang dilandasi oleh kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial akan kebutuhan segenap warga, serta melakukan penilaian kritis atas kebijakan publik agar tetap mengacu pada nilai - nilai dan spirit pendirian bangsa, yaitu Pancasila dan Konstitusi.

Kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan, serta tidak berbicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang.

Kami bersuara sebagai gerakan moral dan intelektual. Dengan ini kami menyampaikan pendapat akademik kami atas situasi nasional dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara:

Pertama, Konstitusi mewajibkan Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Namun amanat Konstitusi tersebut tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan.