Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah aksi unjuk rasa atau demo yang digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta hari ini, menyuarakan penolakan kecurangan pemilu yang salah satunya diduga melibatkan penyelenggara pemilu yakni KPU.

Merespons hal tersebut, komisioner KPU Agusut Mellaz mengatakan, tudingan terkait dugaan keterlibatan dalam kecurangan pemilu itu sebaiknya ditanyakan ke pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Ia menyebut, melihat beberapa pemilu sebelumnya, tudingan terhadap KPU berkaitan hal tersebut merupakan hal yang normal terjadi.

"Kalau pelanggaran pemilu sebaiknya tanya ke Bawaslu," kata Mellaz, kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta, pada Senin (18/3/2024).

"Kalau tudingan ke KPU termasuk unjuk rasa kan sudah ada, kalau dilihat pemilu-pemilu sebelumnya sama, proses-proses rekapitulasi berjenjang menjelang penetapan, kan pasti ada unjuk rasa. Tapi itu bagian yang normal saja," sambungnya.

Sementara itu, Mellaz juga menyoroti adanya tudingan masyarakat terhadap KPU yang dinilai tidak transparan.

Terkait hal itu, ia mengatakan, rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara menjadi tolak ukur tersendiri bahwa keterbukaan informasi dilakukan oleh KPU.

Ia mengatakan, KPU tidak ingin membantah polemik-polemik yang dituduhkan kepada mereka.

"Tapi yang jelas, publik bisa menyaksikan sendiri terjadinya proses ini diselenggarakan oleh KPU dan kemudian dinamikanya juga diketahui dan kemudian jika ada cacatan itu bisa ditelusuri," katanya.

Baca juga: Komite HAM PBB Soroti Netralitas Presiden di Pilpres 2024, Hasto PDIP Ingatkan Jokowi soal Ini

Sementara itu, saat ditanya wartawan mengenai kekhawatiran KPU jika aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat akan seperti setelah pemilu 2019. Mellaz mengatakan, ia tidak ingin mengecilkan dan membesarkan aspirasi yang berkembang di luar KPU.

"Kalau unjuk rasa ya unjuk rasa, biasa itu. Maksud saya, saya juga tidak mengecilkan, tidak membesarkan aspirasi yang berkembang ya di luar gedung KPU," ucap Mellaz.

"Tapi ini bagian dari fakta yang memang dalam perjalanan sepanjang pemilu itu ada (aksi unjuk rasa)," tuturnya.

Baca juga: Singgung Sirekap KPU, Roy Suryo Sebut UU Haruskan Data Bersifat Pribadi Disimpan di Dalam Negeri

Sebelumnya, aksi tolak kecurangan pemilu bertajuk 'Rakyat Selamatkan Indinesia' masih berlangsung, di depan kantor KPU, Jakarta, pada Senin (18/3/2024).

Perwakilan massa aksi, Eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Sunarko mengatakan, tujuan demo ini digelar untuk meminta KPU menghentikan perhitungan suara yang diduga curang.

"Mengingatkan kepada KPU agar menghentikan perhitungan suara curang. Karena kita sudah tahu kecurangan dari Sabang sampai Merauke sudah terbuka," kata Sunarko, saat ditemui di sela-sela aksi, Senin ini.