Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan dua dari menteri asal PKB yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, merupakan pertemuan biasa.

Ia mengatakan keduanya merupakan Menteri kabinet Indonesia Maju.

Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan bahwa Jokowi Bertemu dua menteri tersebut untuk meredam bergulirnya hak angket.

"Tidak perlu berspekulasi kemana-mana. Sampai saat ini, beliau berdua adalah menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada dibawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi," katanya, Selasa, (19/3/2024).

Menteri Abdul Halim Iskandar kata Ari telah mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden Jokowi merupakan inisiatifnya dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang meminta waktu bertemu Presiden.

"Apalagi bapak Abdul Halim Iskandar sudah menyampaikan ke media bahwa pertemuan itu adalah inisiatif beliau berdua untuk mohon waktu menghadap bapak Presiden," katanya.

Sebagaimana disampaikan Halim, kata Ari pertemuan dengan Presiden tersebut membahas capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di Kementerian Desa dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca juga: PKB Positive Thinking Dua Menterinya Dipanggil Jokowi Bukan untuk Gembosi Hak Angket

Selain itu, kedua menteri menyampaikan terimakasih kepada Presiden Jokowi karena telah memberi izin maju dalam Pemilu Legislatif.

"Bapak Abdul Halim Iskandar juga sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan bapak Presiden, tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (18/3/2024). Ia hadir bersama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Ia mengatakan kedatangannya untuk sowan kepada Presiden Jokowi. Ia sengaja meminta waktu bersamaan dengan Ida yang sama sama kader PKB untuk mengucapkan terimakasih telah diizinkan untuk ikut dalam Pileg.

"Karena kita juga sekaligus melaporkan menyampaikan terimakasih ke pak presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan bu Ida sebagai kader PKB untuk nyaleg kemarin dan memang kita secara tertulis mohon izin waktu itu," katanya usai pertemuan.

Baca juga: DPR Cecar Mensos Risma soal Bombardir Bansos Jelang Pencoblosan

Kepada Presiden, Halim mengaku melaporkan mengenai kemungkinan besar ia dan Ida lolos ke Senayan sebagai anggota DPR. Ia menyampaikan keberhasilan Ida yang meraih suara tinggi di Dapil DKI 2 yang merupakan Dapil neraka. Sementara ia lolos di Dapil Jatim 8.

"Melaporkan alhamdulillah bu Ida mendapatkan prestasi yang luar biasa terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil DKI, itu yg luar biasa di situ. makanya kita laporkan juga ke pak presiden. Kalau saya sih tidak berprestasi karena dapil saya ya dapil biasa, bukan dapil neraka, bukan juga dapil surga sebenernya," katanya.

Halim mengatakan pertemuannya dengan Presiden juga melaporkan mengenai raihan suara PKB secara nasional. Ia menyampaikan mengenai suara PKB yang meningkat signifikan sehingga menambah kursi PKB di DPR.

Bahkan ada beberapa daerah yang PKB mendapatkan kursi di DPR, padahal sebelumnya tidak pernah.

"Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur. Sehingga penambahan kursi PKB secara nasional tidak hanya di Jawa, kita pecah telur di Sumbar, kita pecah telur di DKI 1 dan DKI 2. Kita pecah telur di NTB 1. Kemarin kita NTB, cuma 1 dapil sekarang 2 dapil kita dapet, dan penambahan-penambahan di di Sulteng," katanya.

Halim mengatakan meski kedatangannya sebagai Menteri, namun ia dan Ida merupakan kader partai. Oleh karenanya saat bertemu Presiden tidak hanya melaporkan capaian kerja di masing masing kementerian namun juga membicarakan masalah dinamika Pemilu.

"Itu yang sempat kita singgung dikit diskusinya meski itu bukan ranahnya kita sebagai menteri. Kehadiran saya dan bu ida bukan sebagai pengurus DPP tapi sebagai menteri. Tapi karena memang kita orang kader partai jadi akhirnya diskusi juga terkait dengan dinamika pileg 2024 dan yang akan datang," pungkasnya.