Menko Polhukam Pimpin Rakor BSSN dan Menkominfo, Turut Bahas Kerja Sama KPU dan Perusahaan Tiongkok
Hadi mengungkapkan rapat tersebut membahas isu-isu yang beredar di publik satu di antaranya perihal kerja sama KPU dengan raksasa teknologi Tiongkok.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto memimpin rapat koordinasi terkait Pengamanan Bidang Informasi dan Komunikasi Pasca Pemungutan Suara Pemilu 2024 di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Selasa (19/3/2024).
Rapat tersebut dihadiri Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Menkominfo Budi Arie Setiadi, serta perwakilan dari BIN, TNI, dan Polri.
Baca juga: Roy Suryo Sebut Punya Bukti Server Sirekap KPU Ada di Singapura
Hadi mengungkapkan rapat tersebut membahas isu-isu yang beredar di publik satu di antaranya perihal kerja sama KPU dengan raksasa teknologi Tiongkok, Alibaba.
Mengingat aspek keamanan datanya menjadi perhatian publik, Hadi mengatakan pemerintah terus melakukan pengamanan dan pemantauan terhadap data Sirekap.
"Kemudian untuk pengamanan, kita masih terus lakukan pengamanan. Ada Kepala BSSN, melakukan pengamanan, pemantauan dari BIN. Semuanya sesuai rencana dan masih berjalan dengan baik," kata Hadi.
Baca juga: KPU Akui Libatkan Raksasa Teknologi Tiongkok untuk Komputasi Sirekap
"Iya, semuanya aman. Tadi sudah dibahas di dalam (rapat) juga masukan dari BIN, BSSN, Bareskrim, Kominfo," sambung dia.
Dalam rapat tersebut, kata Hadi, juga membahas soal antisipasi pemerintah terhadap informasi yang beredar di media massa maupun di media sosial agar tidak mengganggu situasi kondisi yang kondusif saat ini.
Ia juga mengimbau media massa ikut menyampaikan narasi-narasi yang menyejukkan.
"Di samping itu juga mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama menangkal informasi palsu atau hoaks demi menjaga kondusifitas yang saat ini terus kita jaga," kata dia.
Fakta Sidang Sengketa Informasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengkonfirmasi telah menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba terkait komputasi awan atau cloud untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024.
Hal tersebut terkonfirmasi sebagai fakta persidangan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi antara LSM Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin) dengan KPU selaku termohon, di Komisi Informasi Pusat, Jakarta pada Rabu (13/3/2024).
Awalnya Majelis Komisioner (MK) KIP, Arya Sandhiyudha bertanya kepada KPU perihal informasi adanya kerja sama dengan Alibaba Cloud.
KPU dalam hal ini diwakili oleh tenaga ahlinya bernama Luqman Hakim.
