Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai penting bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk rumah transisi seperti dilakukan Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.

"Memang sangat penting rumah transisi sebagai jembatan dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke pemerintahan yang baru, Prabowo-Gibran. Rumah transisi tempat berkumpul koalisi 02 ini untuk membahas soal kabinet ke depan," kata Jerry dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (20/3/2024).

Menurutnya, jika Prabowo-Gibran menggunakan kantor-kantor dari partai polittik pengusung, maka akan terlihat kurang elegan. 

"Mabes ini bisa dipakai untuk keperluan tim dan perlu juga di bentuk strukturnya. Sebaiknya Ketua tim transisi Sufmi Dasco dan ketua-ketua parpol pendukung sebagai penasehat," ujarnya.

Jerry mengatakan nama-nama seperti Habiburokhman, Ahmad Muzani, Wihadi Wiyanto, Viva Yoga Maulana, Herman Khaeron, Ace Hasan, Rosan Roeslani, Ridwan Kamil, hingga Khofifah Indar Parawansa bisa mewakili timses atau tim pemenangan Prabowo-Gibran.

Diketahui, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berharap, seluruh pihak termasuk kubu pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 bisa menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) terhadap pemenang Pilpres.

Pernyataan itu diutarakan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor seraya menyikapi jadwal penetapan hasil Pemilu baik Pilpres maupun Pileg oleh KPU, yang digelar hari ini, Rabu (20/3/2024).

"Semoga ketetapan dan keputusan KPU ini bisa diterima oleh semua pihak," kata Afriansyah saat dimintai tanggapannya, Rabu.

Baca juga: PDIP: Jokowi Bakar Rumah Sendiri

Lebih lanjut kata dia, jika memang ada kubu pasangan capres-cawapres yang merasa tidak menerima terhadap hasil yang diputuskan KPU nantinya, bisa mengajukan hak konstitusi.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut, upaya yang bisa dilakukan yakni dengan melakukan gugatan atau sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi paslon yang tidak menerima atau tidak berkeinginan (dengan hasil KPU) ya silakan menggugat melalui jalur konstitusi ke mahkamah konstitusi," kata dia.

Apabila dalam keputusan nantinya yang diumumkan sebagai pemenang Pilpres adalah pasangan Prabowo-Gibran, maka Afriansyah mengingatkan, agar penggugat bisa mengumpulkan bukti sebelum mengajukan gugatan.

"Kemudian silakan dibuktikan apa-apa yang dituduhkan kepada paslon nomor 2 itu yang kami harapkan," tutur dia.

Baca juga: Detik-detik Jelang KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024, MK Mulai Gelar Meja Pendaftaran Gugatan

Diberitakan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri.

Anies-Muhaimin unggul di dua provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Adapun pasangan Ganjar-Mahfud keok di semua provinsi.

Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo-Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58 persen dari total suara sah. Anies-Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02 persen. Urutan buncit, Ganjar-Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44 persen.

Adapun dua Provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan.

Kedua provinsi itu ditargetkan akan selesai di hari ini sebagaimana tenggat waktu terakhir dilakukannya rekapitulasi nasion