TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyebut hak angket dalam penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukanlah gimik politik.

Sebab hak angket diajukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi masa depan.

Oleh karena itu, hak angket harus disiapkan dengan baik, benar, dan penuh dengan perhitungan.

"(Hak angket) bukan soal (pengumpulan) tanda tangannya."

"Hak angket ini bukan soal perjuangan kita, tapi untuk memperbaiki peradaban politik bukan gimik politik."

"Tentu harus disiapkan dengan baik dan benar," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Deddy pun memastikan hak angket ini akan bergulir di DPR RI.

Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan fraksinya secara resmi mengajukan hak angket tersebut.

"Hak angket akan meluncur, tunggu tanggal mainnya," tegas Deddy.

Dijelaskan Deddy, pengajuan hak angket ini masih menunggu lampu hijau dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Tunggu tanggal mainnya, apa pun itu adalah keputusan ketua umum dan DPP partai bukan individu," ucap anggota Komisi VI DPR RI itu.

Baca juga: Kapolri Diultimatum Bebaskan Pendemo Dukung Hak Angket 1x24 Jam 

Senada dengan Deddy, anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu juga menyebut pengajuan hak angket masih menunggu keputusan Megawati.

“Kita sudah yakin tinggal menunggu perintah ketua umum,” kata Adian sesaat setelah menemui massa aksi di depan Gerbang DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Adapun pihaknya tidak dapat menjelaskan kapan pengajuan hak angket dilakukan, apakah menunggu penetapan hasil Pemilu 2024 atau tidak.

“Ya nggak bisa dijawab lah, nggak jadi element of surprise,” kata Adian.

Saat ini, kata Adian, PDIP masih mempelajari hak angket DPR perihal kelemahan sekaligus potensi keberhasilannya.

Selain itu, PDIP juga sedang memantapkan argumentasi, ide, dan pikiran mengenai pengajuan hak angket tersebut. 

“Kalau maju jangan setengah-setengah. Kenapa? gak boleh dalam posisi lemah."

"Kenapa? kalau kita sudah kita putuskan A, ya harus A, dengan seluruh argumentasinya, dengan seluruh gagasan, ide, pemikiran, dan sebaginya dan kita sudah dalam tahap itu,” tegas Adian.

Berbicara mengenai hak angket, Adian menjelaskan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tak pernah tutup mata.

"Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apa pun, nggak pernah," ujar Adian.

Ia pun menyinggung tak munculnya Puan saat isu hak angket tengah ramai diperbincangkan.

Adian memastikan, Puan justru tengah mencermati berbagai hal sebelum akhirnya PDIP mengajukan hak angket.

"Dia harus mencermati segala sesuatunya dan bagaimana dia akan mencermati kalau matanya tertutup, kan tidak mungkin," ujar Adian.

Dukungan Hak Angket

Dukungan hak angket juga datang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR).

Ribuan massa tersebut berdemo di depan gerbang Gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta pada Selasa (19/3/2024).

Mereka menuntut DPR segera menggulirkan hak angket terkait penyelidikan dugaan kecurangan di Pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aksi tersebut menyerukan penolakan pemilu atau pilpres cacat.

Merespons dukungan ini, dua anggota PDIP, Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu menemui para demonstan.

Keduanya naik ke atas mobil komando dan disambut riuh tepuk tangan massa yang hadir. 

"Kami ditugaskan fraksi PDIP untuk menemui teman - teman di depan gedung DPR ini," kata Masinton dari atas mobil komando.

Ia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh massa saat ini adalah bentuk perjuangan politik rakyat.

Masinton menyebut ini adalah bukti perjuangan politik rakyat dalam mengamankan demokrasi.

"Ini adalah kajian perjuangan politik rakyat, perjuangan hukumnya nanti di MK. Kita hari ini tidak lagi bicara 01, 03 tapi bicara tentang perjuangan demokrasi kita."

"Siapapun yang ingin menolkan demokrasi dan reformasi maka sejatinya dia adalah musuh kita bersama. Tumbangkan dinasti anti demokrasi," ujar Masinton.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam/Danang Triatmojo/Muhamad Deni Setiawan)