TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyoroti konstelasi politik di Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Dia melihat bahwa Pilkada DKJ tahun 2024 mendatang masih menjadi kontestasi politik yang melibatkan banyak pihak termasuk elite parpol.

"Jika membahas Pilkada DKJ ya pastinya menarik, apalagi semua pihak meyakini kontestasi politik di Ibukota ini masih menjadi primadona bagi para elite di negeri ini," kata Herry, Jumat 22 Maret 2024.

Herry pun menyebutkan elite parpol akan berusaha untuk mengoptimalkan kerja-kerja politiknya di Pilkada DKJ.

"Saya rasa bahwa parpol akan mati-matian untuk berjuang memenangkan Pilkada DKJ, atau berada pada barisan yang menang. Artinya kerja-kerja parpol setelah Pilpres akan didowngrade ke Pilkada termasuk di Jakarta," ujarnya.

Menurut Herry, Pilkada DKJ mendapat perhatian khusus karena beberapa nama yang populer muncul sebagai kandidat.

"Ini sebagai bukti juga bahwa Pilkada DKJ itu menjadi headline semacam sorotan khusus juga misalnya muncul nama Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Ahmad Sahroni dan termasuk Kaesang Pangarep di bursa kandidat," tuturnya.

Lebih lanjut Herry menilai semua nama-nama yang populer sebagai kandidat berpeluang sama untuk memenangkan pertarungan di Pilkada DKJ.

"Kalau bicara siapa yang berpeluang menang, saya menilai semuanya punya approval rating yang merata meskipun ada beberapa figur yang menonjol karena mempertimbangkan kinerja termasuk juga interaksi sosial di masyarakat," ucapnya.

Selain itu, Herry juga mendukung kebijakan bahwa Pilkada Jakarta cukup satu putaran dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan dan pengkondisian sosial di masyarakat.

"Energi kita sudah terkuras di Pilpres, masyarakat Jakarta juga demikian pasti sudah lebih paham dan memiliki preferensi politik tentang siapa figur yang layak. Jadi tidak perlu berlarut-larut untuk 2 putaran, cukup 1 putaran agar semuanya efektif dan efek buruk akibat polarisasi pun tetap termitigasi dengan baik," katanya.

Berlangsung 1 putaran

Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pemilihan gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berlangsung 1 putaran.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat panitia kerja (Panja) pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU DKJ di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, usulan Pilgub hanya berlangsung satu putaran datang dari pemerintah.

Supratman menjelaskan, dalam RUU DKJ diatur bahwa pemenang Pilkada adalah peraih suara terbanyak.

"UU DKI sekarang sama dengan pemenang Pilpres 50 persen plus 1. Sekarang di usulan pemerintah tak menyebut 50 persen plus 1. Artinya sama dengan Pilkada lain, suara terbanyak," kata Supratman.

Dia menegaskan, kesepakatan itu diambil mempertimbangkan adanya pembelahan sosial hingga pembiayaannya.

"Ini tentu sudah pertimbangkan menyangkut soal pembelahan, aspek sosiologisnya, pembiayaannya. Karena kalau sampai 2 putaran seperti 2017. Nah sekarang konsekuensinya, siapa yang menang langsung selesai," ujar Supratman.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, aturan Pilkada ini disesuaikan dengan beberapa daerah khusus lainnya.

"Jadi satu kali pemilihan, pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya," ungkap Suhajar.

Supratman pun meminta persetujuan dari seluruh anggota Baleg terkait usulan pemerintah tersebut.

"Setuju ya? Setuju?" ucapnya lalu dijawab setuju oleh anggota Baleg.

Dalam rapat Panja ini juga disepakati bahwa Pilkada di DKJ tetap dipilih langsung oleh rakyat.