Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara menegaskan, sejauh ini belum ada pembahasan apapun yang muncul di internal PPP terkait posisi partainya dalam pemerintahan mendatang.

Kata dia, pembahasan apapun belum ada termasuk soal wacana PPP gabung dalam pemerintahan baru nantinya yang akan dipimpin pasangan terpilih, Prabowo-Gibran.

"Sampai sekarang memang suara-suara terkait dengan koalisi internal belum ada muncul," kata Amir kepada awak media di Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta Selasa (26/3/2024).

Hal itu dikarenakan PPP masih mengawal proses permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi RI (MK).

Dimana dalam permohonan itu, PPP berharap adanya perubahan perolehan suara Pileg sehingga nantinya bisa melenggang lolos ke DPR RI.

"Yang sekarang ini adalah bagaimana mengawal suara-suara kita terutama yang kemarin kita anggap ada banyak yang tercecer suara-suara PPP yang itu sebenarnya kita akumulasi untuk kita bisa kumpulkan kembali untuk bisa lolos parlemen," kata dia.

Baca juga: Nasib Sandiaga Uno di PPP Setelah Pemilu 2024 Berakhir, Amir Uskara Ungkap Tugas Baru Untuk Sandi

Tak hanya itu, Amir Uskara juga menanggapi soal kabar Capres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto yang ingin silaturahmi ke PPP.

Kata Amir, pihaknya terbuka dan akan merasa terhormat jika memang keadaan itu benar terjadi nantinya.

Hanya saja kata dia, sejauh ini, kabar Prabowo pengin sowan ke partai berlogo Kakbah itu belum terkonfirmasi lebih lanjut.

"Saya kira kalau silaturahmi kapan saja kita enggak masalah kita akan menerima kita akan merasa terhormat kalau itu sampai terjadi tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi terkait hal itu secara resmi ya," kata Amir.

Baca juga: PPP Beri Lampu Hijau kepada Sandiaga Uno untuk Maju Lagi di Pilgub Jakarta 2024

Dia lantas merespons soal adanya kemungkinan Prabowo mengajak PPP gabung ke pemerintahan baru nantinya.

Kata Amir perihal ajakan gabung ke koalisi pemerintahan nanti, ada mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu di internal Partai.

"Kalau terkait dengan koalisi pasti ada mekanisme di internal tapi kalau untuk silaturahmi pasti kita terima," beber dia.

Proses atau mekanisme itu kata dia, sama seperti saat PPP hendak bergabung dengan koalisi PDIP dalam mengusung Ganjar-Mahfud.

Adapun salah satu caranya kata dia, dengan menggelar Mukernas PPP yang dimana keputusannya harus dibawa dari pembahasan di pimpinan harian.

"Kalau terkait dengan keputusan-keputusan penting termasuk kalau misalnya mau oposisi atau mau koalisi dengan Gerindra itu ada mekanismenya," kata dia.

"Sama ketika kita sepakat untuk mendukung pak Ganjar kemarin itu kan melalui mekanisme mukernas di internal partai dan itu juga bisa kita lakukan untuk mengatakan kita ada di posisi mana," tukas Amir.