TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga beras naik jadi dampak dari pembagian bantuan sosial (bansos) jelang pemilu. 

Hal itu diungkapkan oleh guru Besar IPB Didin Damhuri sebagai saksi dari pihak Ganjar-Mahfud dalam sidang sengketa pemilihan umum (pilpres) 2024.

Perkembangan harga beras premium misalnya, pada 1 Januari hingga 17 Maret 2024 naik terus hingga rata-rata mencapai 15.500.

"Tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh hingga 20 ribu," ujar Didin. 

Hingga saat ini, sambungnya, harga beras belum bisa diturunkan meskipun operasi pasar dari Bulog dilakukan besar-besaran.

Ia juga menuturkan seharusnya bansos tidak dibagikan menjelang pemilu.

Maka, menurutnya , dengan begitu harga beras pun tidak akan melonjak tinggi seperti saat ini.

“Jadi menurut saya, memang ada korelasi penggelontoran beras di masa elektoral terhadap tidak terkendalinya harganya (beras) sampai hari ini,” paparnya.

Baca juga: Harga Beras dan Gabah Kompak Turun di Bulan Ramadan 2024

Dalam keterangannya, Didin menyampaikan seharusnya dana bansos mengalami penurunan di 2024. Sebab, Didin mengatakan angka kemiskinan relatif menurun sejak 2020.

“Data kemiskinan menurun terus sejak 2020 dan seharusnya secara normal bansos itu menurun dibanding 2023 untuk 2024. Memang dari tahun 2020-2023 ada penurunan tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelonjakan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Didin pun mengatakan pembagian bansos menjadi alat kampanye terselubung Presiden Joko Widodo untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Padahal, kata dia, seharusnya bansos tidak digunakan sebagai alat politik.

"Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi, Gibran," tuturnya.