Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bendahara Umum relawan pendukung Presiden Jokowi, Pro Jokowi alias Projo, Panel Barus, menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyasar Jokowi dan putra sulungnya sekaligus cawapres Gibran Rakabuming Raka, selama Pilpres 2024 sebagai upaya menyeret partainya ke garis oposisi pemerintah. 

“Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Panel kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).

Menurut Panel, pilihan politik oposisi atau koalisi terhadap pemerintah sama baiknya demi demokrasi. 

Namun, dia menyarankan agar disampaikan dalam konteks sikap partai yang mewakili kepentingan rakyat.

Panel menegaskan, Indonesia terlalu besar untuk diurus oleh satu pihak, apalagi hanya oleh individu. 

Menurutnya, negara sebesar Indonesia membutuhkan persatuan nasional untuk menghadapi tantangan agar bisa lompat ke jajaran negara-negara maju. 

“Saya tidak tahu apakah komentar Mas Hasto mengenai Pak Jokowi (Joko Widodo) dan Prabowo-Gibran menggambarkan dinamika internal partai yang terjadi pasca-Pemilu 2024,” ujar Panel.

Baca juga: Kali Ini Hasto Sebut Ada Kemiripan Jokowi dengan Soeharto, Singgung Abuse of Power

Dia menegaskan, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo-Gibran menjalin komunikasi yang intens dengan semua kekuatan politik. 

Komunikasi tersebut diyakininya bakal menghadirkan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. 

Menurut Panel, legacy pemerintahan Jokowi pada 2014-2024 sangat dirasakan oleh seluruh rakyat. 

Bahkan, kata dia, kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 menunjukkan kepercayaan rakyat bahwa program-program Jokowi akan berlanjut dan disempurnakan. 

“Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung,” imbuh Panel.

Baca juga: Terungkap, Jokowi Disebut Pernah Ingin Ambil Alih PDIP, Utus Seorang Menteri untuk Bujuk Megawati

Sebagaimana diketahui, belakangan Hasto kerap mengkritisi Presiden Jokowi dan putranya, Gibran.

Hasto sempat mengakui PDIP khilaf karena telah mencalonkan Gibran sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020 lalu.

Hasto mengatakan, saat itu PDIP mengusung Gibran karena melihat kepempimpinan ayahnya yakni, Jokowi berhasil membawa kemajuan untuk Indonesia.

"Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Namun, kata dia, pihaknya menyadari ternyata kemajuan itu dipicu beban utang pemerintah yang sangat besar.

Menurut Hasto, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar USD, lalu swasta dan BUMN hampir mencapai 220 milair USD.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ujarnya.

Baca juga: Menteri PUPR Ungkap Prabowo-Gibran Bakal Dilantik Jadi Presiden dan Wakil Presiden di IKN

Selain itu, dia menuturkan, Jokowi telah mempraktikkan nepotisme dengan mencalonkan orang-orang terdekatnya pada jabatan publik.

Hasto mencotohkan, saat ini mantan ajudan Jokowi, Devid Agus Yunanto, kabarnya dicalonkan dalam Pilkada Kabupaten Boyolali.

"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya Sekretaris Pak Jokowi, Devid dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDIP yang selama ini membesarkan," ungkapnya.