Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ada Survei untuk MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Hasilnya Mayoritas Publik Percaya Bakal Adil 

Secara umum, kata dia, semua kategori demografi cenderung percaya terhadap kemampuan MK mengeluarkan putusan yang adil. 

Penulis: Gita Irawan
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Ada Survei untuk MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Hasilnya Mayoritas Publik Percaya Bakal Adil 
Kolase Tribunnews
Mahkamah Konstitusi (MK) mengundang tiga calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pilpres 2024, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo - Mahfud D, untuk menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK RI, Jakarta, Senin besok, 22 April 2024. 

"Tapi kalau kita cek di sini apakah percaya atau tidak percaya (MK akan adil, polanya tidak berbeda dengan sebelumnya, tetapi untuk kali ini konstituen Mas Ganjar jauh lebih besar lagi yang percaya bahwa MK akan memgeluarkan putusan yang adil. (Anies-Muhaimin 47,3%; Prabowo-Gibran 77,2%; Ganjar-Mahfud 70,8%)," kata dia.

Lalu, bagaimana dengan persepsi responden terkait dua pokok tuntutan yang diajukan dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut?

Burhanuddin mengatakan hasil survei menyatakan mayoritas responden (63,4%) menyatakan tidak setuju atau kurang setuju terhadap pokok permohonan paslon yang memohon MK agar membatalkan penetapan pasangan Prabowo-Gibran sebagai peserta pemilu.

"Kita tanya setuju atau tidak setuju dengan tuntutan tersebut. Ternyata mayoritas tidak setuju. Ada 63,4%. (Sangat setuju 3,3%; setuju 24,1%; kurang setuju 23,5%; tidak setuju sama sekali; 39,9%; tidak tahu atau tidak jawab 9,1%)," kata dia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemerintah, Prospek Partai Politik, dan Calon Presiden 2024 pada Selasa (26/4/2022).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja Pemerintah, Prospek Partai Politik, dan Calon Presiden 2024 pada Selasa (26/4/2022). (Tangkapan Layar)

Selain itu, 68,6% responden juga menyatakan tidak setuju atau kurang setuju terhadap pokok permohonan paslon yang memohon MK menetapkan dilakukannya pemungutan auara ulang tanpa pasangan Prabowo-Gibran.

"Tapi kalau ditanya, 68,6% itu kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Total hampir 69%. (Sangat setuju 1,4%; setuju 22,9%, kurang setuju 13,4%; tidak setuju sama sekali 55,2%; tidak tahu/tidak jawab 7,1%).

Metodologi

Burhanuddin menyatakan survei lembaganya ini dilakukan lewat telepon pada 4 sampai 5 April 2024.

BERITA REKOMENDASI

Target populasi yakni WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel atau telepon yang merupakan bagian dari sekira 83% dari total populasi nasional.

Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (pembangkitan nomor telepon secara acak) sebanyak 1.201 responden.

Baca juga: Kabar Anwar Usman Masih Gunakan Fasilitas Ketua MK, Koodinator TPDI: Ini Bukan Soal Kecil

Margin of Error survei diperkirakan ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi random sampling.

Wawancara dengan responden dilalukan lewat telpon oleh pewawancara yang dilatih.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas