Ia pun mengibaratkan putusan MK tersebut layaknya pertandingan sepak bola, di mana terdapat dua kemungkinan yakni menang atau kalah.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran: MK Tak Mungkin Buat Keputusan yang Timbulkan Masalah Baru

"Ya seperti pertandingan sepak bola, kalau masuk pertandingan itu kan ada dua pilihan, kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang," jelasnya.

"Hasil MK ya kita tunggu, kita tunggu saja nanti."

Prabowo-Gibran larang pendukungnya ikut aksi

Sekretaris Tim Kerja Strategis Prabowo-Gibran, Idrus Marham, menyampaikan pesan kepada seluruh pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk tidak turun ke jalan menjelang putusan MK.

Menurut Idrus, pesan itu merupakan perintah dari calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto kepada timnya untuk disampaikan ke para pendukung.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kemarin kita sudah terima perintah harian dari presiden terpilih dan mengingatkan juga kepada mereka-mereka ini sebagai tim yang ada di depan bahwa tidak boleh pendukung-pendukung 02 untuk turun aksi di jalan," kata Idrus dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Menurut Idrus, Prabowo ingin para pendukungnya yakin dengan proses di MK.

Sebab, lanjutnya, jika turun ke jalan artinya pendukung Prabowo tidak percaya MK.

"Kenapa sih presiden terpilih melarang? Padahal mereka ini banyak sekali mau turun juga. Nah, ternyata di balik itu, kalau kita turun, sama saja kita tidak percaya MK. Kita harus percaya MK sebagai sebuah lembaga independen," ungkap Idrus.

Menurut Idrus, tugas MK pun sudah sesuai yaitu mengadili sengketa Pilpres 2024.

Ia menilai, sejauh ini MK juga sudah mengadili sengketa Pilpres berdasarkan norma hukum yang ada.

Sementara itu belum ada keterangan resmi dari kubu paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD soal aksi pendukungnya di Gedung MK besok.

Polda Metro Jaya terjunkan 7.783 personel

Polda Metro Jaya menerjunkan ribuan personel guna mengamankan sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang digelar di Gedung MK besok.

"Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 7.783 personel dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di muka umum terkait hasil putusan sengketa Pemilu 2024 yang akan dibacakan pada Senin mendatang," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi.