TRIBUNNEWS.COM - Wacana penambahan jumlah kementerian dan lembaga menjadi 40 dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengemuka. 

Wacana ini muncul di tengah isu koalisi gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran yang bisa terdiri atas banyak partai politik.

Sebagai informasi, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki 34 kementerian, terdiri atas 4 kementerian koordinator dan 30 kementerian bidang.

Wacana ini mendapat dukungan dari partai Gerindra. 

Meski demikian, wacana itu masih akan dibahas dan menjadi bahan evaluasi dalam internal partai pendukung Prabowo-Gibran. 

"Jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, Selasa (7/5/2024).

Habiburokhman menegaskan kewenangan dalam penyusunan formasi kabinet nantinya ada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih. 

"Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," ujarnya.

Habiburokhman memastikan dirinya secara pribadi tak ada masalah dengan wacana itu. 

Sebab, menurutnya sejauh ini ada kementerian yang seolah-olah dipaksakan untuk digabung, padahal secara tupoksinya berbeda.

"Jadi, kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah," ujarnya. 

Baca juga: Muncul Wacana Koalisi Gemuk Prabowo Bentuk 40 Kementerian dan Lembaga, Ini Respon Gerindra

Gibran: Masih Dibahas

Sementara itu, Gibran mengatakan wacana menambah nomenklatur kementrian hingga 40 ini masih dibahas. 

Termasuk di dalamnya dibahas mengenai kementrian yang mengurusi program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran. 

"Lho itu nanti masih dibahas, masih digodog. Tunggu aja ya," ujar Gibran di Solo, Selasa (7/5/2024).