Pilkada 2024, Manfaatkan Bonus Demografi untuk Pilih Calon Pemimpin
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi momentum menempatkan calon pemimpin yang dapat menyelaraskan momentum bonus demografi.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan, mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi momentum menempatkan calon pemimpin yang dapat menyelaraskan momentum bonus demografi.
Untuk itu, kata dia, momen itu perlu dimanfaatkan sehingga Indonesia dapat menikmati bonus demografi hingga 2030.
"Juga meletakkan dasar bagi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” kata Dimas, Jumat (7/6/2024).
Dia melihat sejumlah bakal calon kepala daerah berusia muda bermunculan jelang Pilkada 2024.
"Sebab, kini memang eranya generasi muda tampil sebagai pemimpin untuk dapat berkontribusi bagi bangsa,” katanya.
Salah satu di antaranya Monica Putri Rasyid, putri pengusaha Abdul Rasyid yang berpotensi maju di Pilgub Kalimantan Tengah.
Dia menyoroti umur Monica yang baru 30 tahun. Usia muda menjadi nilai lebih lainnya untuk dapat bersaing dalam pilgub mendatang.
Pilkada Kalteng
Mei lalu, acara Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalteng Tahun 2024, bertempat di Gedung Pertemuan Kalawa Convention Center Palangka Raya, digelar.
Acara peluncuran yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalteng ini menandai dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kalteng.
Acara ini sekaligus untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Dalam sambutannya, Wagub Edy Pratowo menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung sepenuhnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (dan Pilkada Kabupaten/Kota, red),” tutur Wagub.
Untuk itu, Wagub mengajak seluruh masyarakat Kalteng untuk menyukseskan Pilkada, dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya, mewaspadai hoaks, black campaign, money politic, dan isu sara, serta menjaga agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selalu harmonis dan kondusif.