TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi dan Demokrasi (Koalisi Aspirasi) mendorong penyelenggaraan Pilkada 2024 yang inklusif sebagai jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan termasuk berbagai varian kelompok rentan terdiskriminasi dan memastikan agenda advokasi agar para calon gubernur-wakil gubernur menjadikan agenda pembangunan inklusi sosial.

Koalisi Aspirasi terdiri dari sejumlah lembaga yakni SETARA Institute, Transparency Internasional, Aliansi Jurnalis Independen-AJI dan Perludem bersama Koalisi Aspirasi Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat

Tiga perwakilan Koalisi Aspirasi dari tiga provinsi menyampaikan bahwa agenda pembangunan inklusi sosial yang memastikan keterlibatan pembangunan kelompok rentan dan terdiskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan terdiskriminasi harus menjadi agenda bersama.

Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute sekaligus juru bicara Koalisi Aspirasi, mengatakan  kelompok rentan dan terdiskriminasi yang terekam di tiga provinsi hampir sama.

"Perlindungan kelompok disabilitas dan perlindungan anak menjadi capaian pemerintah daerah yang paling maju, yang diindikasikan dengan regulasi dan program yang memastikan hak kelompok disabilitas," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Benny Susetyo Minta Rakyat Tak Terpengaruh Politik Uang

Sama juga pada isu perempuan, menurut dia, pemajuan kesetaraan perempuan dan keadilan gender masih menjadi pekerjaan rumah.

"Sementara jaminan kebebasan bagi kelompok agama dan kepercayaan minoritas masih menjadi isu yang mendesak untuk direspons," ujarnya.

Isu inklusi masyarakat adat dan ragam gender menjadi yang paling belum memperoleh perhatian.

Menurut dia agenda Koalisi Aspirasi telah bekerja selama lebih kurang 1 tahun dengan rangkaian kegiatan penguatan kapasitas, training, dialog kebijakan, peningkatan jejaring LSM di daerah, advokasi kebijakan, dan merajut kebersamaan advokasi lintas kelompok minoritas, rentan dan terdiskriminasi.

Advokasi inklusi sosial yang dilakukan SETARA Institute di 3 provinsi, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat melibatkan 95 organisasi masyarakat sipil, 13 orang pegiat inklusi, 10 elemen pemerintah dan menjangkau 24 varian kelompok sosial yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil serta para pemangku kepentingan dalam pembangunan dan agenda Pilkada serentak 2024.

"Jejak kerja Koalisi Aspirasi diharapkan mampu memastikan Pilkada yang inklusif dan mainstreaming agenda pemajuan inklusi sosial baik dalam debat kandidat dan agenda calon gubernur-wakil gubernur maupun landasan sosio-politik perencanaan pembangunan daerah," ujarnya.

Koalisi Aspirasi di Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat telah memastikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) atau KIP Aceh untuk memasukkan agenda pembangunan inklusi sosial dalam debat calon kandidat.

Sementara SETARA Institute merencanakan adanya lanjutan dari town hall meeting atau debat terbuka di tiga provinsi terkait agenda inklusi sosial.

KPU daerah telah memberikan respons positif atas gagasan Pilkada inklusif dan agenda pembangunan inklusi sosial di tiga provinsi, diantaranya integrasi isu-isu kelompok marjinal sebagai tema debat, pelibatan aktif kelompok marjinal dalam rangkaian proses Pilkada , hingga memastikan adanya bimbingan teknis bagi penyelenggara Pilkada agar kelompok disabilitas tetap dapat menunaikan hak pilihnya.